SUMBAWA BARAT – Sejumlah warga dan pedagang kecil di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano meminta Bupati Sumbawa Barat tidak mematikan usaha kecil rakyat.
Ini dikatakan sejumlah perwakilan warga akibat kebijakan Dinas Perisdustrian dan UMKM yang memindahkan counter tiket kapal cepat Tenggara Satu dari kawasan dermaga F3 ke centra UKM dan IKM disimpang Poto Tano.
“Kami dirugikan pak. Mestinya usaha kecil seperti kami ini terus dibantu untuk berkembang. Penumpang tidak ada lagi yang datang ke lapak pedagang, akibat counter tiket berada diluar kawasan dermaga,” Syarifuddin (55 Tahun), pemilik lapak dagang di dermaga F3, Sabtu (28/5) malam.
Syarifuddin meminta Bupati Sumbawa Barat mengevaluasi kebijakan itu dan tidak memaksakan kebijakan yang mematikan ekonomi masyarakat kecil.
Kades Poto Tano, M.Nurhasan, mengatakan, keputusan untuk memidahkan counter tiket setelah Dinas Perindustrian UMKM, Dishub menggelar pertemuan. Pemdes diundang hadir. Hanya saja, kata M.Nurhasan pemdes tetap meminta untuk kebijakan itu ditinjau ulang karena masyarakat menolak.
“Pemerintah merencanakan agar counter tiket itu diarahkan ke centra UKM dan IKM di depan Balai Latihan Kerja (BLK). Alasannya agar pengembangan UKM dan IKM terintegrasi,” ujarnya.
Penolakan warga dan pedagang di Poto Tano merujuk akibat sistem bongkar penumpang stop and goo. Travel berhenti menurunkan dan angkut penumpang dari dan menuju dermaga. Sementara ruang tunggu diarahkan ke centra UKM.
Akibatnya, lapak lapak pedang disepanjang lingkar kawasan dermaga praktis sepi pengunjung.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sumbawa Barat, Andy Saputra mendesak pemerintah dan jajarannya menganalisa aspek startegis pengembangan UKM. Centra UKM seharusnya dipahami sebagai pusat pengembangan usaha dan basis produksi. Sebab, bagaimana mungkin jadi centra UKM jika tidak ada produksi dan basis usaha yang dikembangkan.
“Menurut kami, cara pandang Pemda KSB keliru. Justru lapak lapak pedagang ini terus dispport dan dibina. Didampingi agar berkembang serta diarahkan usahanya jadi standar UKM bahkan Industri Kecil Menangah (IKM),”kata, Andy di Poto Tano.
Ia menegaskan, bagaimana mungkin UKM berkembang dan melakukan produksi dengan nilai tambah yang bagus, kalau pondasi pengembangan tidak disuport. Pemda keliru.
Ia mengingatkan, bahwa jasa itu harus inline dengan berkembangnya pusat ekonomi baru. Nah, kapal cepat ini sektor jasa yang bagus menjadi stimulasi bertumbuhnya pusat ekonomi yakni usaha dan perdagangan.
“Jangan Alfamart dan Indomaret begitu masif di fasilitasi perkembangannya, sementara lapak dan usaha rakyat diputus dan rusak,” demikian, Andy.