SUMBAWA BARAT – Isu pemecatan H. W. Musyafirin dari keanggotaan PDI Perjuangan semakin menjadi perbincangan publik di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabar tersebut memunculkan beragam tanggapan, terutama di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), daerah yang selama ini identik dengan perjalanan politik H.W Musyafirin.
Menanggapi isu yang berkembang, tokoh muda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Toni Marga Putra, menilai bahwa apabila kabar tersebut benar, PDI Perjuangan berpotensi kehilangan salah satu figur penting yang memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan daerah maupun penguatan partai di tingkat lokal.
Kepada wartawan, Minggu (18/10/2026), Toni menyebut H.W Musyafirin bukan sekadar kader partai. Menurutnya, mantan Bupati KSB dua periode tersebut memiliki hubungan politik dan sosial yang kuat dengan masyarakat, terutama para pendukung yang selama bertahun-tahun mengikuti perjalanan politiknya.
“H.W Musyafirin bukan tokoh yang dibesarkan dalam waktu singkat. Ia memiliki perjalanan panjang, rekam jejak kepemimpinan, serta basis pendukung yang terbentuk melalui proses politik selama bertahun-tahun. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut dirinya tentu memiliki konsekuensi politik yang perlu diperhitungkan,” ujar Toni.
H.W. Musyafirin diketahui menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat selama dua periode, yakni 2015–2025. Dalam kurun waktu tersebut, ia menjadi salah satu figur sentral dalam dinamika politik KSB. Toni menilai, perjalanan kepemimpinan Musyafirin turut memberikan kontribusi terhadap posisi dan pengaruh PDI Perjuangan di daerah tersebut. “PDI Perjuangan KSB menjadi penguasa parlemen hingga hari ini,” Beber aktivitas muda Sumbawa Barat, Toni Marga
Menurut Toni, persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat dari sudut pandang keputusan organisasi. Lebih dari itu, partai perlu mempertimbangkan hubungan emosional antara kader, pemimpin, dan masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan politik bersama.
“Partai politik memang memiliki aturan dan mekanisme internal yang harus dihormati. Namun, partai juga perlu melihat bagaimana keputusan tersebut dipahami oleh masyarakat. Figur seperti H. W Musyafirin memiliki sejarah politik tersendiri di KSB, sehingga dampaknya tidak bisa dipandang sederhana,” tegasnya.
Dukungan Masyarakat Menjadi Perhatian
Toni berpandangan, berkembangnya isu tersebut justru membuat perhatian publik terhadap Musyafirin semakin besar. Ia menilai, dalam dinamika politik, hubungan antara seorang tokoh dan pendukungnya tidak selalu berakhir ketika terjadi persoalan di internal partai.
Menurutnya, loyalitas sebagian pendukung dapat terbentuk dari pengalaman mereka selama tokoh tersebut memimpin, berinteraksi dengan masyarakat, serta terlibat dalam berbagai proses pembangunan daerah.
Karena itu, Toni menilai PDI Perjuangan perlu mencermati kemungkinan munculnya perubahan sikap politik di kalangan pendukung H.W Musyafirin.
“Jangan sampai persoalan internal justru memunculkan jarak dengan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan partai. Politik bukan hanya soal struktur dan keputusan organisasi, tetapi juga tentang kepercayaan yang dibangun bersama rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan politik seorang tokoh tidak semata-mata ditentukan oleh status keanggotaan dalam partai. Rekam jejak, hubungan sosial, dan kontribusi terhadap daerah dapat menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana masyarakat memandang seorang pemimpin.
Menunggu Sikap Resmi H.W Musyafirin
Di tengah berkembangnya pemberitaan tersebut, sikap H.W Musyafirin masih menjadi perhatian publik. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan langsung dari H.W Musyafirin mengenai isu pemecatan dari PDIP Perjuangan tersebut.