MATARAM, SP – Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd meminta kepada seluruh kampus menarik kembali mahasiswa KKN dan mengubah metode KKN, dari offline menjadi online.
Melalui Surat Edaran Nomor 360 tahun 2021, wagub meminta kepada seluruh rektor atau pimpinan Perguruan Tinggi di NTB, untuk mahasiswa peserta yang saat ini berada di lokasi pengabdian agar dilakukan penarikan dalam kesempatan pertama.
Kemudian, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bidang pengabdian tetap dapat berjalan dengan penerapan prokes yang sangat ketat atau dilakukan penyesuaian metode pelaksanaan KKN offline menjadi online.
Sementara itu, Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi yang dikutip dari TribunLombok (19/7) menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena adanya temuan-temuan mahasiswa peserta KKN positif terpapar Covid-19.
Kondisi itu membuat pemerintah merasa khawatir dengan keselamatan mahasiswa dan masyarakat tempat mereka mengabdi.
”Bila KKN berlanjut, hidup berkumpul, sering adakan kegiatan berkerumun dan aktif sosialisasi di tengah masyarakat yang kurang disiplin protokol Covid, kami khawatirkan berdampak buruk bagi peserta KKN dan juga masyarakat,” kata Gita Ariadi. (red02)