MATARAM – Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang di inisiasi oleh beberapa tokoh nasional di tugu proklamasi yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia ke 75 tqhun, mendapat banyak tanggapan bahkan penolakan.
Di wilayah Nusa Tenggara Barat, Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam aksi Koalisi Masyarakat dan Pemuda Indonesia (KOMPAS) menemui sekaligus audiensi dengan Bakesbangpoldagri Nusa Tenggara Barat, Senin 14 September 2020.
Dalam audiensi itu, Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Kompas) meminta kepada Bakesbangpoldagri untuk tidak memberikan izin kegiatan deklarasi pada tanggal 17 September nanti yang akan di langksanakan di gelanggang pemuda dan olahraga seperti informasi yang beredar. Mereka menilai bahwa kegiatan deklarasi KAMI itu akan menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.
Saddam Hussein selaku Korlap menyampai kan agar Bakesbangpoldagri dan aparat menindak tegas dan tidak memberikan izin kegiatan deklarasi itu dan mempertanyakan tentang keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.
“Bakesbangpoldagri selaku penanggung jawab ormas harus mengawasi segala kegiatan ormas, Bakesbangpoldagri kan udah ada anggaran pengawasan itu, jangan sampai nanti kecolongan ada kegiatan deklarasi KAMI di NTB, Indonesia ini baik-baik saja kok gak ada yang perlu di khawatir kan atau di selamatkan”, ucapnya.
Audiensi diterima Kabid Sosbud dan Ormas Widi Winata, SE, ME., mewakili Kepala Bakesbangpoldagri NTB menyampaikan bahwa, sampai saat ini koalisi yang mengatasnamakan KAMI belum terdaftar di Bakesbangpoldagri NTB, dan kita akan chek juga di Kesbangpol Mataram apakah sudah terdaftar apa belum.
“Kami akan chek nanti di Kesbangpol mataram juga, kalau di Bakesbangpoldagri NTB belum terdaftar, kalau nanti akan ada deklarasi itu maka perlu kami Kordinasi dulu dengan satgas covid 19”.(red)