SUMBAWA BARAT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Komunikasi Kota (Forkot), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung penuh langkah Kapolres setempat dalam membongkar dugaan gratifikasi mafia tender di unit Pelayanan Lelang KSB.
“Forkot mendukung penuh langkah Kapolres mengungkap adanya dugaan praktek gratifikasi pada unit-unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa,” kata ketua Forkot, Jayadi Umar kepada wartawan, Selasa, (12/07/22).
Rengga sapaan akrabnya membeberkan, bahwa praktek gratifikasi ini sudah bukan menjadi rahasia umum. Lanjut Rengga, jika mau jujur bahwa praktek ini terjadi hampir di seluruh lingkup instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat kementerian/lembaga negara.
Persoalannya, lanjut dia, adalah sampai dengan hari ini pengungkapan praktek gratifikasi terjadi melalui proses operasi tangkap tangan, sebut saja yang telah dilakukan oleh rekan rekan KPK, jarang pengungkapan kasus gratifikasi dari proses pengembangan, penyelidikan/penyidikan.
“Jika kedepan nantinya, rekan-rekan penyidik Polres Sumbawa Barat mampu mengungkap kasus dugaan gratifikasi ini, maka sudah pasti akan menjadi yurisprudensi pengungkapan kasus-kasus dugaan gratifikasi lainnya bukan hanya di wilayah hukum KSB,” kata, Rengga.
Sebelumnya, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Heru Muslimin, S.IK menyampaikan, pasca penyegelan kantor ULP, jajaran Polres Sumbawa Barat siap menangani dan membongkar motif terkait peristiwa penyegelan kantor tersebut.
Kapolres menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan laporan terkait peristiwa penyegelan kantor ULP sehingga, pihaknya akan menindak tegas siapa saja yang merusak fasilitas publik.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat ini akan melakukan pendalaman terkait alasan dan motif para pelaku melakukan penyegelan yang terjadi di kantor ULP KSB pada, Kamis (7/7/2022) pekan lalu.
“Iya mas, kita akan segera tangani dan dalami semuanya. Termasuk alasan penyegelan kantor ULP. Jika sudah memenuhi delik nanti kami rilis,” tegas Kapolres kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).
Selain penyegelan kantor ULP, petugas juga akan mengusut indikasi terkait dugaan mafia tender yang selama ini menjadi bola liar ditengah masyarakat khusus di kalangan kontraktor.
“Terkait adanya indikasi dugaan mafia tender kita masih dalami. Jika ada temuan pasti kita tindaklanjuti, siapapun yang terlibat kita tindak tegas. Intinya penegakan hukum jadi skala prioritas,” bebernya.
Ia menghimbau masyarakat Sumbawa Barat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah.
“Mari kita jaga KSB agar lebih baik kedepan. Jika ada masalah di tengah masyarakat kami berharap segera laporkan ke kami. Tentunya, kami siap mengayomi dan melindungi,” pintanya.
Disinggung terkait kritikan dari masyarakat, ujarnya, pihaknya akan menangani persoalan profesional sebab kritikan merupakan nutrisi bagi institusinya.
“Tidak ada penanganan kasus yang tebang pilih. Kritikan dan masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan. Yang jelas kami akan bekerja secara profesional,” demikian Kapolres KSB.