PULAU SUMBAWA, SP – Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat berencana menggagas pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa. Hanya saja, hal itu belum menjadi dokumen perencanaan yang matang.
Sebab, Dishub mengklaim baru akan melakukan kajian terlebih dahulu. “Insya Allah, kalau rencana sudah ada. Tapi kita akan melakukan survei dan pendataan dulu yang kita rencanakan mulai tahun depan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia menjawab wartawan usai menghadiri RDP dengan Pansus DPRD NTB.
Menurut Bayu, kendati pembangunan sarana transportasi kereta api di Pulau Sumbawa masih belum tahu kapan akan dimulai. Namun jika merujuk kelayakan jarak, maka pembangunanya sangat dimungkinkan.
Pasalnya, kata dia, jarak antara Pelabuhan Poto Tano hingga Pelabuhan Sape mencapai sekitar 500 kilometer lebih, sehingga hal itu jauh dari kelayakan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Memang ini, belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Sebab semua itu butuh kajian-kajian yang mendalam dari berbagai aspek. Tapi yang utama, sesuai arahan Pak Gubernur jelas, bahwa perjalanan panjang harus dimulai dari langkah awal, maka kami pun menangkap pesan beliau dengan merencanakan pembangunan jalur kereta api itu,” jelas Bayu.
Ia mengaku, telah mengalokasikan dana sekitar Rp 100 juta untuk kajian awal. Namun lantaran karena Covid-19 anggarannya di-refocusing oleh TAPD Pemprov.
Padahal, jelas Bayu, salam studi awal itu, akan dihitung berapa gunung yang akan dilintasi, kemudian kalau lewat pantai berapa biaya yang akan dihabiskan. Tapi studi awal itu urung dilaksanakan karena pandemi Covid-19.
Bayu menegaskan, tak kehilangan akal, sehingga ia perlu menjelaskan pada para anggota DPRD NTB terkait impian ingin membangun jalur kereta api didasarkan pada keinginan pemprov untuk menghadirkan moda transportasi yang murah dan cepat bagi warga di Pulau Sumbawa.
”Masyarakat akan memiliki pilihan jadinya. Hadirnya pembungunan jalur kereta api di Sumbawa sangat inline dengan rencana Presiden Jokowi untuk pemerataan pembangunan nasional agar bisa di rasakan oleh semua lapisan masyarakat di luar Pulau Jawa,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup, H. Ruslan Turmudzi mendukung rencana pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa.
Sebab, hal itu akan bisa menunjang pembangunan jembatan yang kini tengah digodok dan dimatangkan oleh pemerintah pusat yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa.
“Pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa akan bisa memantik jalur wisata yang terkenal telah mendunia bisa terbuka aksesnya. Diantaranya, Pulau Moyo dan Satonda,” kata dia.
Menurut Ruslan, pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa akan bisa terwujud manakala pemprov NTB telah membuat renstra. Hal ini, agar diketahui kemanfaatannya. Apalagi, tiga ketentuan persoalan infrastruktur yang digariskan pemerintah untuk mendukung kawasan ekonomi khusus, justru belum ada di NTB. Yakni, jalan tol, jalan kereta api dan jalan layang.
“Kalau soal anggaran saya rasa itu mudah. Mengingat di NTB sudah ada KEK Mandalika, maka hal itu akan bisa dipermudah oleh pusat. Yang perlu disegarakan adalah restra pembangunannya oleh Pak Gubernur,” tandas Ruslan Turmudzi.(SP)
