oleh

23 Tahun Sumbawa Barat: Menata Arah, Mewujudkan Harapan 

Dua puluh tiga tahun perjalanan Kabupaten Sumbawa Barat bukan sekadar momentum merayakan bertambahnya usia daerah, melainkan kesempatan merefleksikan sejauh mana cita-cita pemekaran telah diwujudkan. Sejak terbentuk pada 20 November 2003, berbagai kemajuan telah dicapai melalui pergantian kepemimpinan dan keberlanjutan pembangunan. Namun, perjuangan para pendiri daerah sesungguhnya memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menghadirkan pemerintahan sendiri, yakni mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, membuka kesempatan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Tema Harlah ke-23, “Ekonomi Tumbuh, Sumbawa Barat Maju”, mengandung optimisme yang patut diapresiasi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dimaknai sebagai peningkatan angka statistik, sebagaimana kemajuan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya pembangunan fisik. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan tersebut telah memperkuat kemandirian masyarakat, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Pertanyaan ini penting agar Harlah tidak berhenti sebagai perayaan seremonial, tetapi menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas dan arah pembangunan.

Secara objektif, capaian pembangunan Sumbawa Barat menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pemaparan pemerintah daerah pada Harlah 2026, tingkat kemiskinan dilaporkan menurun dari 10,98 persen pada 2025 menjadi 10,55 persen pada 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4,13 persen menjadi 3,84 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 76,46 menjadi 77,28. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi perlu diuji melalui kondisi nyata masyarakat, terutama daya beli, kualitas pekerjaan, pendapatan petani dan nelayan, serta kemampuan UMKM berkembang secara mandiri.

Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025-2029 menjadi sangat penting. Dokumen yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 mengusung visi “Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat.” Visi ini harus menjadi ukuran dalam menilai konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan hasil pembangunan. Meskipun periode RPJMD masih berada pada tahap awal, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan bergerak menuju sasaran yang telah ditetapkan, bukan sekadar memenuhi rutinitas program perangkat daerah.

Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan ekonomi Sumbawa Barat terhadap pertambangan. Dalam paparan pemerintah daerah, kontribusi gabungan sektor pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan terhadap struktur ekonomi selama periode 2021-2025 mencapai 84,23 persen. Dominasi tersebut memperlihatkan besarnya peranan industri berbasis sumber daya mineral sekaligus menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi. Kekayaan tambang semestinya menjadi modal untuk memperkuat pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, UMKM, dan pariwisata agar masyarakat memiliki sumber penghidupan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Pariwisata merupakan salah satu kekayaan Sumbawa Barat yang seharusnya memperoleh perhatian lebih serius. Ketika sejumlah daerah harus menginvestasikan anggaran besar untuk menciptakan daya tarik wisata, Sumbawa Barat justru dianugerahi keindahan alam yang terhampar dari Poto Tano hingga Talonang. Panorama laut, pantai, perbukitan, dan kekayaan budaya merupakan modal ekonomi yang luar biasa. Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang terencana, konektivitas antar destinasi, promosi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat lokal agar benar-benar menghasilkan kesempatan kerja dan sumber pendapatan baru.

Kabupaten Badung di Bali memperlihatkan bagaimana pengembangan pariwisata dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sepanjang 2025, Badung merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp8,064 triliun, dengan penerimaan pajak daerah mencapai Rp7,202 triliun. Walaupun kondisi dan kematangan industri pariwisata Badung berbeda dengan Sumbawa Barat, pengalaman tersebut menunjukkan besarnya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan pariwisata secara terencana.

Dengan kekayaan alam dari Poto Tano hingga Talonang, sudah saatnya Kabupaten Sumbawa Barat menempatkan pariwisata sebagai salah satu instrumen transformasi ekonomi dalam RPJMD 2025-2029, dengan sasaran terukur berupa peningkatan kunjungan, pertumbuhan usaha masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap PAD.

Namun, sebesar apa pun potensi daerah dan visi pembangunan Bupati, keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan. Penempatan pejabat dalam struktur perangkat daerah harus mengutamakan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kemampuan menerjemahkan visi menjadi hasil yang terukur. Jabatan tidak boleh sekadar menjadi kedudukan administratif atau penghargaan atas loyalitas, tetapi tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran RPJMD. Bupati membutuhkan aparatur yang mampu berinovasi, membaca persoalan, dan menghadirkan solusi, bukan hanya menjalankan rutinitas serta menyelesaikan laporan kegiatan.

Evaluasi juga harus diarahkan pada efektivitas penggunaan APBD dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, pasar, fasilitas pariwisata, dan sarana publik lainnya tidak boleh hanya menjadi tempat menghabiskan anggaran, melainkan investasi yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur harus memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, fasilitas perdagangan harus menghidupkan usaha, sedangkan peningkatan infrastruktur pariwisata semestinya menunjang kunjungan dan perputaran ekonomi lokal.

Kualitas pembangunan tersebut harus didukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Pengadaan barang dan jasa, pengawasan proyek, serta pengelolaan aset daerah harus menjamin persaingan yang sehat dan mencegah konflik kepentingan. Setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa secara objektif berdasarkan bukti, tanpa mendahului pembuktian hukum.

Demikian pula pembangunan harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, perlindungan lahan pertanian, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi pembebasan tanah.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kepastian hukum maupun hak masyarakat.

Di luar pembenahan birokrasi, Sumbawa Barat juga memiliki kekuatan besar berupa putra-putri daerah yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan jejaring profesional di berbagai bidang. Sudah saatnya Bupati membuka ruang untuk mengundang mereka duduk bersama, berdialog, dan memikirkan masa depan Sumbawa Barat. Akademisi, profesional, pengusaha, praktisi hukum, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, serta generasi muda perlu dilibatkan dalam merumuskan gagasan strategis pembangunan. Keterlibatan tersebut bukan berarti menempatkan mereka dalam jabatan pemerintahan, melainkan membangun kolaborasi pemikiran dan kerja sama yang dapat memperkaya pelaksanaan RPJMD.

Kolaborasi tersebut harus melampaui batas kedekatan personal, pilihan politik, maupun perbedaan pandangan terhadap pemerintah. Tidak semua gagasan terbaik harus lahir dari lingkaran kekuasaan, sebagaimana kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pembangunan.

Kepemimpinan yang kuat justru tercermin dari kemampuannya merangkul potensi terbaik dan mengubah berbagai pemikiran menjadi langkah konkret. Keterbukaan juga harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan pers, akses informasi publik, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu pula disadari bahwa keberhasilan dan persoalan pembangunan Sumbawa Barat selama 23 tahun merupakan hasil proses lintas generasi kepemimpinan. Tidak seluruh kemajuan dapat diklaim oleh satu periode pemerintahan, sebagaimana tidak semua persoalan dapat dibebankan kepada pemerintah yang sedang menjabat. Namun, pemerintahan saat ini memiliki tanggung jawab melanjutkan capaian yang baik, memperbaiki kelemahan, dan menghadirkan terobosan sesuai tantangan pembangunan. Evaluasi yang objektif harus menjadi dasar perbaikan kebijakan, bukan sekadar alat untuk mempertentangkan keberhasilan dan kegagalan politik.

Pada akhirnya, tema “Ekonomi Tumbuh, Sumbawa Barat Maju” harus diterjemahkan menjadi komitmen menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Kesempatan memperoleh pekerjaan, pelayanan publik, maupun pengembangan usaha juga harus terbuka secara adil tanpa bergantung pada kedekatan politik atau hubungan personal. Inilah substansi transformasi kesejahteraan yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan RPJMD.

Harlah ke-23 harus menjadi momentum untuk menghubungkan kembali cita-cita pemekaran, kekayaan potensi daerah, dan arah pembangunan masa depan. Sumbawa Barat telah memiliki modal besar berupa sumber daya alam, keindahan pariwisata, peluang ekonomi, dan kemampuan putra-putri daerah. Yang diperlukan adalah kepemimpinan yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut melalui birokrasi yang profesional, anggaran yang produktif, kebijakan yang berintegritas, serta kolaborasi yang terbuka. Mimpi besar membangun Sumbawa Barat harus menjadi cita-cita bersama, bukan semata tanggung jawab pemerintah.

Setelah 23 tahun, ukuran paling jujur dari kemajuan Sumbawa Barat bukanlah seberapa besar kekayaan yang dimiliki, seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai, atau seberapa megah infrastruktur yang dibangun, melainkan seberapa nyata kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Sebab, mencintai daerah tidak selalu berarti memuji pemerintah, tetapi juga berani mengapresiasi keberhasilan, mengoreksi kekurangan, dan menyumbangkan pemikiran untuk masa depan yang lebih baik.

Selamat Hari Lahir ke-23 Kabupaten Sumbawa Barat. Semoga ekonomi yang tumbuh benar-benar membawa kemajuan, dan kemajuan tersebut menjadi kesejahteraan yang dirasakan bersama.