SUMBAWA BARAT – Pasca rentetan aksi demonstrasi yang menyoroti aktifitas monopoli usaha bongkar muat di pelabuhan Benete, belum lama ini, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Sumbawa Barat menyatakan sikap mendukung kondusifitas pelabuhan Benete melalui rekonsiliasi antara pengusaha lokal dan otoritas ke Syahbandaran setempat.
“Kita dukung rekonsiliasi, evaluasi dan kesepakatan untuk duduk bersama, agar pengusaha lokal serta pengusaha pemodal Taipan saling diberikan akses yang sama dan proporsional dalam kegiatan usaha bongkar muat di Pelabuhan Benete, Batu Hijau,” kata ketua GMAK, Gusti Lanang Medyar, dalam siaran persnya, Senin (22/1).
Ia menyebut, rekonsiliasi atau duduk bersama antara pengusaha lokal dan pemodal Taipan dilakukan setelah kedua belah pihak menahan diri dan mau membuka komunikasi yang sama sama membangun. Terutama memberi akses yang seimbang bagi pengusaha lokal.
Ini menurut Gusti, merupakan langkah maju ditengah upaya semua pihak mendukung percepatan pembangunan Smelter melalui akses pelabuhan laut. Otoritas Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Benete, menurut GMAK telah mulai membenahi manajement pengelolaan pelabuhan dimana mengatur administrasi pelabuhan secara seimbang. Tidak ada lagi, nepotisme atau akses bongkar muat yang menguntungkan satu perusahaan saja, sementara lokal tidak diberi akses yang proporsional.
“Kami mengamati, upaya untuk mencegah monopoli usaha sudah dilakukan. Saling berkomitmen untuk terbuka dan duduk bersama antar semua pengusaha bongkar muat. Terutama akses yang seimbang untuk pengusaha lokal,” terangnya.
Menurut Gusti Lanang, pihaknya berharap ruang bagi kesetaraan dan proporsionalitas usaha para pengusaha lokal tetap dibuka. Peran pemerintah daerah serta AMNT sangat dibutuhkan. Pihaknya, kata Gusty menyatakan mendukung percepatan pembangunan Smelter yang dilakukan AMNT serta turut serta menjaga kondusifitas akses bongkar muat logistik dan material penunjang konstruksi fasilitas permunian mineral melalui pelabuhan Benete.
Sebelumnya, GMAK dan sejumlah LSM melancarkan rentetan aksi unjuk rasa mengepung otoritas pelabuhan bongkar muat Benete. Mereka menuntut dihentikannya monopoli usaha serta meminta perusahaan pemodal besar keturun China atau Taipan untuk bekerjasama dengan perusahaan lokal secara proporsional.
Aksi ini diwarnai pemasangan maklumat atau seruan terhadap otoritas AMNT dan pemerintah pusat agar membenahi issue skandal korupsi di pelabuhan Benete serta penghapusan kesewenang wenangan terhadap pengusaha lokal.