Kuatnya Pengaruh Rezim Soeharto

Pada 1998, dampak buruk dari krisis keuangan Asia telah memicu oposisi massa terhadap Presiden Soeharto, yang naik ke tampuk kekuasaan berkat pembersihan anti-komunis pada 1965.

Dalam menghadapi meningkatnya protes masyarakat terhadap pemerintahan otoriter Soeharto, militer dan sekutu politik memaksanya mengundurkan diri.

Pemilihan umum yang bebas diadakan dalam waktu satu tahun. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai, yang 21 di antaranya mampu meraih kursi di parlemen.

Namun, partai-partai dengan kinerja terbaik adalah tiga partai yang sama yang pernah menjadi anggota parlemen Soeharto. Pemenang terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dipimpin oleh Megawati, putri presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang digulingkan oleh Soeharto.

Di posisi kedua adalah Partai Golkar milik Soeharto, yang dipimpin oleh loyalis rezim dari latar belakang bisnis dan militer.

Dan yang ketiga adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari elit Muslim yang mewakili kelompok sosial dan ideologi berbeda.

Dengan menguasai hampir dua pertiga kursi parlemen, orang-orang dalam rezim ini mulai merevisi aturan persaingan politik.

Meskipun tekanan masyarakat untuk menjadikan sistem ini lebih kompetitif sangat besar, mereka bertekad untuk mempertahankan dominasi mereka di dalamnya.

Hasilnya, amandemen konstitusi yang disahkan antara tahun 2001 dan 2002, memuat langkah-langkah berani untuk meningkatkan keterwakilan dengan syarat-syarat yang menguntungkan partai-partai besar yang berkuasa.

Misalnya, penghapusan kuota kursi militer di parlemen menimbulkan persyaratan pendaftaran yang sangat berat bagi partai politik baru.

Pemberlakuan pemilihan presiden langsung dibatasi oleh ambang batas pencalonan, sehingga hanya partai yang memiliki sedikitnya 20 persen kursi di parlemen yang dapat mengajukan calon.

Peralihan ke sistem perwakilan proporsional daftar terbuka memberikan pemilih lebih banyak suara dalam pemilihan legislator, namun pembentukan daerah pemilihan yang besar memperkuat keunggulan partai-partai lama yang memiliki infrastruktur kampanye yang lebih baik.

Aturan baru ini memastikan bahwa gerakan massa yang muncul untuk menentang Soeharto, dan menuntut perubahan radikal, tidak pernah diterjemahkan ke dalam organisasi politik.

Memang benar, semua partai baru yang berhasil masuk parlemen setelah tahun 2004, dipimpin oleh para pengusaha era Seoharto, dan pensiunan jenderal militer, yang memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan administratif yang sulit.

Tidak adanya penantang baru, memunculkan pola pembagian kekuasaan yang kolusif di kalangan elit era Suharto. Mereka bersaing satu sama lain dalam pemilihan presiden dan legislatif melalui kampanye agresif dan jual beli suara secara luas.

Namun, partai-partai yang bersaing segera membentuk aliansi pasca pemilu dengan pemenang pemilu dengan imbalan penunjukan jabatan menteri yang menguntungkan.

Oleh: Patrick Sorongan, Kolumnis