SUMBAWA BARAT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Semut Merah Sumbawa Barat mengumumkan mulai melakukan konsulidasi guna pegelaran aksi unjuk rasa kepung Gate Benete.
“Kita mulai rilies gerakan unjuk rasa untuk menuntut keadilan atas hak hak pengusaha lokal yang di marjinalkan. Ancaman terhadap monopoli usaha oleh pengusaha keturunan dan kami menduga ada keterlibatan oknum petinggi PT AMNT yang coba cewe cewe dengan oknum pejabat Kemenhub setempat,” kata, Ketua LSM Semut Merah, Fikri Insani, dalam siaran persnya, Jum’at (15/12) malam.
Semut Merah juga, menurut Fikri, menyatakan dukungan terhadap Polda NTB melalui Polres Sumbawa Barat yang tengah memproses dugaan korupsi dan penggelapan aset serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diduga melibatkan kepala otoritas kesyahbandaran, Benete.
Menurut Fikri, proses penyelidikan atau penyidikan kasus ini harus segera terang benderang. Pengusaha dan masyarakat sipil setempat resah, akibat praktik membabibuta bisnis gelap yang di duga dikelola oknum pejabat setempat dan pengusaha keturunan non pribumi.
“Investasi itu mestinya menguntungkan semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang merasa punya kekuasaan mutlak lalu seenaknya mengatur hilirisasi bisnis di pelabuhan untuk kepentingan pribadi dan keluarga pejabat, atau me guntungkan pemodal besar pengusaha non pribumi. Ini menyakitkan,” tandasnya.
Usaha di pelabuhan baik Tracking (angkutan,red), Keagenan (pengiriman,red) serta bongkar muat justru diambil alih oleh perusahaan milik pengusaha keturunan non pribumi. Diduga didukung serta Diback up pejabat kementerian sendiri.
“Oknum pejabat bahkan miliki perusahaan bongkar muat sendiri. Inikan kejahatan. Belum lagi bisnis gelap penyewaan aset dan lokasi pelabuhan diluar prosedur serta pengenaan tarif yang sesuai aturan. Pajak bocor dan digelapkan disini. Kami minta Polda NTB usut tuntas. Kami dukung penyidikan polisi atas kasus ini,” demikian, Fikri.