SUMBAWA BARAT – Puluhan massa aksi unjuk rasa menggedor Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Benete, pada Kamis (02/11/2023).
Aksi yang dilakukan oleh tiga LSM itu, dipicu atas dugaan korupsi dan penggelapan aset serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diduga melibatkan kepala otoritas kesyahbandaran, Benete.
Ketua Semut Merah Fikri Insani dalam orasinya mendesak APH agar segera mencopot Kepala otoritas Syahbandar dari jabatannya karena diduga kuat melakukan korupsi dan penggelapan aset serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bukan hanya dicopot, Fikri juga mendesak Kepolisian segera menetapkan Kepala Syahbandar tersebut sebagai tersangka.
“Kasus ini sudah dilaporkan dan saat ini masih berproses di Polres Sumbawa Barat. Untuk itu, kami desak polisi agar segera menetapkan Kepala KUPP Benete sebagai tersangka,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPC Organda dalam orasinya menyebut, jika selama ini operasional tracking di pelabuhan Benete yang dilakukan selama ini tidak pernah melibatkan Organda KSB sebagai organisasi angkutan darat. Sehingga, pihaknya mendesak Kepala KUPP agar memberikan porsi yang adil terhadap hal ini.
“Kami minta porsi yang adil dalam menggunakan jasa angkutan darat,” ujarnya.
Sementara, Ketua GMAK KSB, Gusti Lanang Medyar menyoal terkait adanya laporan masyarakat soal kebocoran PNBP dari penyewaan aset di pelabuhan Benete yang tidak sesuai dengan prosedur.
“Ini harusnya di atensi. Belum lagi, beredar tuduhan perusahaan yang diduga milik oknum pejabat Kemenhub, justru bermain monopoli bahkan memprioritaskan pengusaha keturunan,” ungkapnya.
Joy sapaan akrabnya Ketua GMAK KSB itu meminta, agar situasi di pelabuhan Benete, dimana akses utama bongkar muat proyek Smelter PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), dapat jadi perhatian serius Aparat Penegak Hukum (APH).
Ia juga memaparkan, aktivitas dugaan monopoli pengusaha keturunan dan bisnis gelap pejabat Kemenhub sudah bukan rahasia lagi. Kondisi ini bisa memicu konflik dan ancaman terhadap masa depan investasi di Sumbawa Barat. Sebab, lokal justru dikorbankan atau dimarjinalkan dengan berbagai alasan.
“Saya juga minta kepada pengusaha keturunan ini untuk duduk bersama menyikapi meluasnya konflik antara pengusaha lokal dengan pengusaha keturunan,” ucapnya.
Selain itu, Joy juga menyebutkan, bahwa dari manifest dan daftar kapal yang sandar, beberapa pekan terakhir, menunjukkan perusahaan yang dikelola oknum Kepala Syahbandar Ilyas dan pengusaha non pribumi menguasai mayoritas perusahaan bongkar muat, keagenan dan tracking (pengangkutan,red). Sementara lokal hanya satu dua saja.
“Jadi itu mengapa kita sebut monopoli. Sebab perusahaan milik oknum pejabat Syahbandar dan non pribumi yang paling banyak dan menguasai tiga bidang usaha tadi. PBM, Keagenan dan Tracking,” ungkap Joy.
Buntut Aksi unjuk rasa, Tipikor Polda NTB Periksa Dugaan Korupsi di KUPP Kelas II Benete. Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh tiga gabungan LSM, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) KSB, Semut Merah KSB dan Organda KSB, berbuntut pada pemeriksaan Tipikor Polda NTB atas dugaan Korupsi yang terjadi di KUPP Benete Kelas II.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Jasmin selaku perwakilan Kepala KUPP Kelas II Benete saat melakukan mediasi antara ketiga gabungan LSM tersebut dengan perwakilan KUPP, Kamis (2/11/23).
“Beberapa minggu lalu pihak dari Tipikor Polda sudah turun untuk melakukan pemeriksaan soal dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terjadi di KUPP Kelas II Benete,” ungkap Jasmin.