Buntut Dugaan Korupsi dan Monopoli Usaha Korbankan Lokal
SUMBAWA BARAT – Sejumlah organisasi Civil Society yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi dan Diskriminasi (GMAK) Sumbawa Barat mengumumkan mulai melakukan konsulidasi guna pegelaran aksi unjuk rasa kepung pelabuhan Benete, atau Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
“Kita mulai rilies gerakan unjuk rasa untuk menuntut keadilan atas hak hak pengusaha lokal yang di marjinalkan. Ancaman terhadap monopoli usaha oleh pengusaha keturunan dan dugaan skandal korupsi serta bisnis gelap oknum pejabat Kemenhub setempat,” kata, Ketua GMAK, Gusty Lanang Medyar, dalam siaran persnya, Senin (30/10) malam.
GMAK juga, menurut Gusty, menyatakan dukungan terhadap Polda NTB melalui Polres Sumbawa Barat yang tengah memproses dugaan korupsi dan penggelapan aset serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diduga melibatkan kepala otoritas kesyahbandaran, Benete.
Menurut, Gusty proses penyelidikan atau penyidikan kasus ini harus segera terang benderang. Pengusaha dan masyarakat sipil setempat resah, akibat praktik membabibuta bisnis gelap yang di duga dikelola oknum pejabat setempat dan pengusaha keturunan non pribumi.
“Investasi itu mestinya menguntungkan semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang merasa punya kekuasaan mutlak lalu seenaknya mengatur hilirisasi bisnis di pelabuhan untuk kepentingan pribadi dan keluarga pejabat, atau me guntungkan pemodal besar pengusaha non pribumi. Ini menyakitkan,” tandasnya.
Ia juga menegaskan, saat ini pihaknya telah merilis sejumlah spanduk yang berisikan kecaman terhadap bisnis gelap dan monopoli pengusaha keturunan dan oknum pejabat setempat yang merugikan pengusaha lokal.
Usaha di pelabuhan baik Tracking (angkutan,red), Keagenan (pengiriman,red) serta bongkar muat justru diambil alih oleh perusahaan milik pengusaha keturunan non pribumi. Diduga didukung serta Diback up pejabat kementerian sendiri.
“Oknum pejabat bahkan miliki perusahaan bongkar muat sendiri. Inikan kejahatan. Belum lagi bisnis gelap penyewaan aset dan lokasi pelabuhan diluar prosedur serta pengenaan tarif yang sesuai aturan. Pajak bocor dan digelapkan disini. Kami minta Polda NTB usut tuntas. Kami dukung penyidikan polisi atas kasus ini,” demikian, Gusty.
Sementara itu, sejumlah spanduk yang berisi seruan kepada Polda NTB, mengekpresikan pengusaha lokal jadi korban dan praktik monopoli pengusaha keturunan yang merugikan lokal, tersebar. Spanduk itu terpasang di jalan utama kota Taliwang ibu kota Sumbawa Barat, Kecamatan, Jereweh dan Maluk.
Sebelum berita ini diturunkan, wartawan media ini sudah melakukan konfirmasi kepada kepala Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Benete Ilyas M. Nasir, tapi belum ada tanggapan apapun sampai dengan saat ini.