oleh

AMNT Diminta Tak Tunduk Dengan Mafia CSR

MATARAM – Aliansi Anti Mafia Tambang (AMANAT) meminta manajemen PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Batu Hijau tidak tunduk atau justru mengikuti narasi mafia CSR.

Ketua AMANAT, Ery Satriawan, SH.MH, CPCLE mengingatkan otoritas manajemen hingga pemegang saham agar mengambil jalan tengah dengan segera merespons ketidak percayaan masyarakat terhadap pengelolaan CSR, tenaga kerja lokal serta pengusaha lokal.

“Jalan tengah yang kita maksud menjawab serta membuka secara transparan pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat, melibatkan kontrol yang independen serta membuat departemen khusus untuk mengelola itu yang isinya putra putri lokal,” kata, Ery dalam siaran persnya hari ini, Kamis (29/12/2022).

Ery menyayangkan narasi atau diksi yang justru menyoroti aksi AMANAT di DPR RI, Istana Negara dan Komnas HAM yang justru memprovokasi soal penutupan tambang. Padahal substansi dan isi dari aksi aliansi membela kepentingan pengusaha lokal, tenaga kerja lokal, program dana CSR atau PPM yang dibajak secara brutal hingga masyarakat tidak mendapat apa apa.

Foto: ilustrasi tambang Amman mineral, kantor Graha Fitrah di KTC dan Gedung KPK.

Menurutnya, issue penutupan tambang menyeruak jika negara gagal menegakkan aturan soal CSR, Good mining practice dan mengaudit skandal PPM/CSR dan tidak jelasnya program pasca tambang. Jika ada perusahaan melanggar aturan dan melakukan pelanggaran HAM secara brutal seperti kecelakaan kerja yang tidak pernah mendapatkan sanksi tegas, pemberangusan serikat, PHK sepihak, sistem blacklist/alertlist, pengekangan hak-hak pekerja. Belum lagi penjualan Scrap dan Ketidakseriusan membangun Smeleter. Ya harus ditutup.

“Kalau tidak mau ditutup, ya jalankan aturan yang benar. Itu makanya kita minta negara kontrol. Jangan sampai tambang dikontrol mafia yang menikmati CSR ratusan milyar dan berbisnis ilegal didalam tambang,” tegasnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Yogyakarta , Dr. Zulkarnain, mengingat pemerintah daerah Sumbawa Barat dan Provinsi NTB justru harus hadir menjembatani kepentingan aspirasi publik dengan manajemen. Bukan malah membangun narasi seolah olah aksi yang dilakukan AMANAT mengarah pada aksi penutupan tambang,harusnya pemerintah segera membahas hal hal yang subtantif terkait atas   tuntutan masyarakat sipil

Narasi dan diksi yang membully gerakan sipil dengan framing ‘dibiayai elit’ atau oknum pemegang saham, justru dicurigai sebagai praktik propaganda mafia tambang sendiri.

“Kalau narasi atau diksi yang digunakan AMANAT dorong tambang ditutup, itu asalnya pasti dari mafia tambang. Mereka yang terganggu karena aksi amanat justru mengancam posisi mereka. Yang kontra dan memframing aksi amanat itu negatif, merekalah kelompok mafia tambang itu sendiri,” ucapnya.

Zulkarnaen justru mendesak manajement Amman Mineral untuk mengambil peran dengan menggandeng masyarakat sipil untuk sama terbuka serta mengoreksi manajement ke dalam. Agar ada perbaikan dan perubahan. Itu namanya, transparansi dan akuntabilitas. Buka saja dan libatkan masyarakat lokal. Itu yang benar, bila hal ini tidak dilakukan jangan salahkan kalau  Gerakan ini akan meluas dan terus mendapat simpati dari masyarakat

“Bukan malah terkesan diam dan justru membiarkan mafia tambang memprovokasi yang kontra produktif dengan gerakan sipil melalui AMANAT,”demikian, Zulkarnain

Diakhir, ery mengatakan saat ini dirinya dan Tim sedang menyiapkan laporan mafia tambang baik pengadaan tanah, penjualan Scrap maupun mafia CSR dan segara kami laporkan dalam waktu dekat ke KPK.