SUMBAWA BARAT – Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT), menggelar mimbar bebas kerakyatan, mengupas berbagai sisi dan ekspresi warga korban PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang berlangsung di Ibu Kota Taliwang, Sabtu (26/11) malam.
Mimbar bebas bertajuk “tambang untuk siapa dan mensejahterakan siapa?” berhasil menguliti sisi kemanusiaan warga korban tambang. Mulai dari ekspresi seorang ibu warga mulut tambang, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, yang meratapi ketidak Adilan atas suaminya yang ditolak bekerja di tambang akibat masuk daftar black list perusahaan.
Ada juga, pengakuan mengejutkan dari Kepala Desa Tatar, Muhammad Yunus, yang menyebut tambang menyakiti hak hak warga lokal mulut sumur tambang lainnya. Warga asal Desa Tatar disebutkan tidak mendapatkan peluang kerja. Tidak dapat bantuan infrastruktur serta pemberdayaan nya.
“Kami hanya menerima seratusan bungkus sembako yang diberikan manajemen Amman setiap bulan suci ramadhan saja. Kami warga mulut tambang, menerima janji palsu dari perusahaan yang sangat kejam,” imbuhnya, lirih.
Reaksi keras dan sangat emosional juga ditunjukan, Kamsuri, warga Desa Tebo Kecamatan Poto Tano atau kecamatan yang terletak di pintu masuk Kabupaten Sumbawa Barat.
Ia meratapi ketidak jelasan informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Amman Mineral. Menurutnya, warga yang jauh dari tambang tidak tahu betapa besarnya alokasi dana pemberdayaan yang sudah digelontorkan perusahaan selama ini.
“Saya shock, ternyata dana CSR/PPM itu besar sekali. Warga mulut tambang saja menderita, apalagi kami yang jauh disini yang tidak tahu apa apa,” katanya, lugas.
Mimbar bebas tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Ada praktisi dan dosen Universitas Muhammadya Jogja, Dr.Zulkarnaen. Akademisi asli Sumbawa Barat itu mendukung penuh gerakan AMANAT sebab mereka merepresentasikan fakta atas gambaran ketidak adilan yang dirasakan warga korban tambang.
“Ini juga menaikkan posisi tawar pemerintah kok. Sebaiknya perusahaan ditutup saja kalau tidak memberikan sumbangsih produktif. Pemerintah juga gak boleh egois. Baik pemerintah daerah dan Provinsi. Ajak masyarakat berdialog, bahas dan cari solusi. Sebab tanah ini milik rakyat dan aset kita,” pintanya.
Selain akademisi hadir juga pengamat kebijakan publik, Rendy dan ketua KNPI Sumbawa Barat, Randy Darmansyah serta Ketua AMANAT, Ery Satriawan,SH.MH,.CPCLE.
Sementara itu, diakhir mimbar bebas, seluruh narasumber dan audien, sepakat mendukung dan bersatu untuk memperkuat gerakan AMANAT. Agar hak hak masyarakat Sumbawa Barat seperti dana CSR, peluang kerja dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) serta pencemaran lingkungan bisa diperbaiki.