MATARAM, SP – Rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang sejak lama disuarakan nampaknya masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pemerintah masih belum membuka kran pembentukan daerah otonomi baru (DOB) akibat pandemi Covid-19.
”DOB problemnya adalah keuangan. Jadi, wacana pemekaran PPS di Nusa Tenggara Barat sulit direalisasikan,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat berkunjung ke kantor gubernur NTB, Sabtu (24/4/2021).
Menurut Mantan Kapolri itu, saat ini, usulan pemekaran yang masuk ke Kemendagri ada 317 daerah. Umumnya, semua daerah mengusulkan agar dibentuk menjadi DOB.
Meski demikian, lanjut Tito, usulan tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena keuangan negara belum stabil karena pandemi Covid-19.
Sebelum pandemi, tahun 2019 silam, Kemendagri menskenariokan, pembentukan DOB dengan sekala prioritas. Di mana, beberapa daerah potensial rencananya akan dimekarkan.
”Tapi kita tidak menyangka ada pandemi Covid-19 ini,. Sehingga, beberapa daerah potensial yang dimekarkan enggak jadi kita lakukan,” kata Tito.
Ia mengaku, pandemi, telah membuat penerimaan negara menurun, tidak sesuai target. Sementara, kebutuhan belanja selama pandemi terus naik.
Akibatnya, terjadi defisit anggaran dengan cukup besar, di atas 50 persen.”Dalam kondisi seperti ini, prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan,” jelas Tito.
Sementara opsi untuk membentuk DOB belum ada dalam waktu dekat. Tapi, upaya melakukan proses pemulihan lebih cepat terus dilakukan. Hal ini agar perekonomian negara kian membaik.
Mendagri mengaku, jika pendapatan lebih besar dari kebutuhan belanja, baru opsi pembentukan DOB akan dibuka.”Kalau belanja surplus, kita akan lakukan (buka) DOB,” ucap Tito.
Ia tak menampik, manakala adanya DOB sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan daerah. Sebab, semakin dekat pelayanan di tengah masyarakat akan, tentu akan semakin bagus.”Tapi kalau uangnya tidak ada ya jangan” tegas Tito lagi.
Terkait, kapan kemungkinan keran DOB dibuka. Mendagri menambahkan, pihaknya masih terus akan melihat proses pemulihan perekonomian dan keuangan negara.(RUL/DS/SP)