Tidak hanya gaung di saat pemilu, tetapi komitmen partai politik harus mampu mempertanggungjawabkan kepada publik pesan-pesan yang dititipkan pada pundaknya.
Riuh rendah pemilu telah usai. Kini kita memasuki tahap evaluasi. Sekiranya pada tahap ini rekonsiliasi politik dapat kita pergunakan semaksimal mungkin. Agar pembelahan politik yang terjadi selama ini dapat terangkul kembali.
Polarisasi yang terjadi selama proses pemilu kemarin membuat kita mudah dicekoki dengan hal-hal yang bersifat primordial. Saatnya kita membuka cakrawala berpikir konstruktif demi pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk mencapai itu, dibutuhkan optimisme dari semua pihak. Bersama-sama kita mendukung serta mengawal setiap kebijakan (policy) yang akan diimplementasikan.
Namun, terlepas dari itu semua, tulisan ini ingin menakar seberapa jauh komitmen partai politik (parpol) ke depannya. Barangkali saya terlalu gegabah dan terburu-buru mengkhawatirkan sikap parpol sekaligus melemparkan sikap tidak percaya atas komitmen parpol sendiri. Tetapi sebenarnya sikap saya yang terburu-buru dapat dibenarkan ketika kita merefleksikan kembali perjalanan parpol selama ini.
Terhitung setelah reformasi, peran partai politik menjadi sedemikian penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Bisa dikatakan, parpol merupakan sarana terpenting dalam menentukan aspek pembangunan.
Mengingat akan pentingnya peran sekaligus fungsi partai politik, kita juga punya tanggung jawab menuntut parpol untuk selalu menegakkan komitmen pada publik. Komitmen tersebut didukung oleh sikap parpol yang telah menyambangi masyarakat pada masa kampanye.
Artinya, partai politik dituntut untuk konsisten dengan janji politik yang telah mereka tawarkan kepada publik. Yang jelas, sekarang publik hanya menunggu kapan janji tersebut benar-benar dibuktikan. Komitmen partai politik ialah menjaga agar marwah kepercayaan publik (public trust) yang telah dititipkan di pundak parpol mampu ditindaklanjuti.
Kepercayaan Publik
Dalam alam demokrasi, ada beberapa fungsi partai politik, yakni sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik (Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo).
Fungsi-fungsi tersebut pada dasarnya merupakan kekuatan sekaligus komitmen partai politik dalam menjembatani antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, masyarakat secara luas menitipkan pesan (order) kepada parpol agar partai mampu menyalurkan aspirasi tersebut guna ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Di sinilah peran kerja parpol sebenarnya. Tidak hanya gaung di saat pemilu, tetapi partai harus mampu mempertanggungjawabkan kepada publik pesan-pesan yang dititipkan pada pundak partai.
Untuk itu, tidak beralasan jika, pasca-pemilu, publik menagih komitmen parpol. Atas dasar kepercayaan publik sendiri, partai harus benar-benar menjembatani kepentingan sekaligus memikul kepercayaan publik sebagai satu titipan moral yang mesti dijaga.
Kepercayaan publik tersebut tidak hanya sebatas pada pemenuhan kepentingan publik, tetapi bagaimana partai mampu menjaga kepercayaan tersebut sebagai pihak yang dipercayakan oleh publik. Hal ini semestinya harus melekat pada partai. Agar nuansa negatif yang muncul di ruang publik tidak menyudutkan partai sekaligus asumsi publik tidak leluasa mengatakan bahwa partai hanyalah ‘kendaraan dalam pesta pemilu’.
Setiap partai mesti berkonvergensi pada tujuan kebaikan umum atau bonum commune (Restorasi, Rekonstruksi Menuju Keberadaan Politik, Eduardus Lemanto). Inilah persyarat utama bagi semua partai yang hendak memikul tanggung jawab publik.
Artinya, kebaikan umum yang ingin dicapai oleh semua partai tidak boleh dilakukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, hanya anggota partai, konstituen yang mendukung selama pemilu. Tetapi harus mengakomodasi semua kepentingan publik.
Cita-cita untuk mencapai kepentingan umum tersebut harus digalakkan oleh partai dengan sikap berpegang teguh pada komitmen partai itu sendiri. Kepentingan publik yang dititipkan lewat pemilu harus diperjuangkan oleh semua partai yang merasa punya titipan pesan publik.
Jangan sampai, selepas pemilu, komitmen partai sekaligus titipan pesan tersebut dibiarkan membusuk di ruang kerja partai. Inilah yang harus menjadi kesadaran partai agar tidak mudah terjebak ke dalam sikap pragmatisme partai.
Tanggung Jawab Partai Politik
Dalam konteks negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi dari otoritarian ke demokrasi, konsolidasi demokrasi salah satunya ditentukan oleh peran partai politik (Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi, Moch. Nurshim).
Parpol, di samping mempertanggungjawabkan titipan pesan publik, di sisi lain punya tanggung jawab dalam menentukan cita-cita demokrasi. Artinya, parpol harus melibatkan diri dan ikut menjaga agar demokrasi bisa berjalan dalam koridor hukum.
Untuk itu, fungsi parpol harus betul-betul menjadi kesadaran bagi segenap partai. Sehingga dalam menjalankan kepercayaan publik, partai tidak mudah tergerus ke dalam kepentingan sempit partai.
Parpol menjadi penghubung (link) yang mampu memengaruhi orientasi kebijakan (policy). Jika parpol mudah terjerumus dalam kubangan pragmatisme partai, kebijakan publik menjadi sedemikian alot dan hambar rasanya. Artinya, kebijakan tersebut tidak dapat benar-benar terlaksana dengan baik.
Namun jika parpol menyadari fungsinya, kebijakan tersebut tidak menemui titik buntu. Seperti salah satunya fungsi komunikasi politik, di mana masyarakat dan pemerintah terjembatani oleh parpol sebagai media yang mengakomodasi kedua belah pihak tersebut. Jika kedua pihak bisa terjembatani, kebijakan yang akan dirumuskan ataupun diimplementasikan kemungkinan besar melahirkan kepuasan bagi siapa pun.
Untuk itu, tanggung jawab parpol menjadi satu kesadaran yang harus dipenuhi. Jangan sampai lampu pedoman parpol hanya terang dalam masa-masa pemilu, sementara redup di saat pasca-pemilu.
Kita tidak menginginkan parpol menjadi seperti itu, tetapi kita menaruh harapan besar bahwa tugas sekaligus fungsi parpol harus mampu diemban dengan penuh tanggung jawab.
Atas dasar itulah oposisi parpol sangat dibutuhkan guna mengawal setiap aspirasi publik agar pemerintah tidak terlena. Begitu pun dengan partai pemenang, harus sadar bahwa titipan pesan publik merupakan salah satu wujud dari representasi reformasi yang selama ini sudah berjalan. Harapannya, semua parpol mampu memikul tanggung jawab yang ada.
Sumber: nalarpolitik.com
Penulis: Patrisius Jenila
Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang.