SUMBAWA BARAT, SP – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Perhubungan menyatakan, jika Pelabuhan Labuhan Lalar saat ini sudah diatur kewenangan pemerintah pusat, sehingga mulai mengaturnya untuk difungsikan oleh kapal perintis yang akan melayani angkutan penumpang dan barang.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat, H Abdul Hamid, M.Pd
kepada sejumlah wartawan mengatakan, pembahasan tentang pemanfaatan kapal untuk penumpang dan barang sudah dibahas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pemerintah pusat saat sebelumnya.
“Dalam rencana awal bahwa pemanfaatan tahun 2022 mendatang, tetapi realisasi dapat lebih cepat sesuai permintaan masyarakat dan rampung dokumen pendukung,” akunya.
Diakui H Hamid sapaan akrabnya jika pelabuhan Labuhan Lalar saat ini berubah nama menjadi pelabuhan Benete Lalar. Hal itu dibuktikan dengan pembuatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang menjadi salah satu dokumen penting untuk dimulai.
“Perubahan nama itu sendiri seiring dengan akan aktifitas bongkar muat penumpang pada dermaga benete atau pemusatannya di pelabuhan labuhan lalar,” lanjutnya.
Masih keterangan H Hamid, meskipun saat ini belum difungsikan untuk dijadikan kapal pengangkut orang dan barang, namun pihaknya telah mengajukan permohonan adanya trayek baru kapal penumpang. Hal itu terjadi dengan melayangkan surat bernomor: 550/002 / Dishub / III / KSB / 2021, perihal peta trayek baru kapal perintis.
Trayek baru yang diusulkan kepada Gubernur NTB itu adalah rute Labuhan Benete Lalar – Labuhan Lombok – Pulau sailus – Pulau Balobaloang Besar – Pulau Selayar – Makassar –Pulau Selayar – Pulau Balobaloang Besar – pulau sailus – Labuhan Benete Lalar. Kemudian dilanjutkan Pelabuhan Benete Lalar – Calabai – Sape – Labuhan Bajo – Sape – Calabai – Labuhan Benete Lalar. “Usulan atas trayek baru itu sebagai opsi untuk membuka peluang usaha dan kegiatan ekonomi bagi masyarakat KSB, termasuk dalam memasarkan hasil pertanian dan barang lainnya,” tandasnya.
Terakhir H Hamid sangat membantu pelabuhan Benete Lalar dapat lebih cepat dari rencananya, termasuk persetujuan atas trayek yang diusulkan itu, sehingga keberadaan pelabuhan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.(SP)