MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum memberikan sikap tegas terhadap rencana pemerintah Pusat yang akan melakukan impor beras.
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengaku belum memberikan pengumuman resmi apakah Pemprov NTB menolak atau menerima rencana tersebut. Namun, jika hal ini mengganggu mengganggu maka secara tegas Pemprov NTB akan melakukan penolakan.
“Sampai sekarang sih belum ada sikap resmi ya, tapi yang jelas misalnya itu di rasa mengganggu kenapa tidak. Tetapi resmi menolak seperti itu belum ada statmen,” kata Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah Rabu, (24/3/2021).
Wagub menjelaskan, rencana impor beras ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Dalam impor tersebut, kata Wagub mekaniknya sudah diatur dengan jelas dan laporan pun tentang harga beras tetap stabil.
“Sebenarnya maksud pemerintah untuk impor beras itu kan menjaga kestabilan harga, juga jumlah yang digunakan biasanya ada tertentu gitu untuk menjaga kestabilan,” jelasnya.
Akan tetapi, menurut Wagub yang terpenting adalah bagaimana tanggapan masyarakat NTB menggalakkan bela beli produk lokal. Seperti beras NTB, kata Wagub, rasa maupun kualitasnya masih cukup baik dibanding beras luar.
“Tapi yang terpenting bagaimana kita menggalakkan agar di NTB menggunakan penggunaan beras kita, beras lokal ini betul-betul menjadi yang paling utama,” katanya.
“Bela beli produk NTB itu yang harus terus kita galakkan. Memang beras kita lebih enak kan,” imbuhnya.(red)