BIMA, SP – Sejumlah ulama serta tokoh ormas Islam Kabupaten Bima dan Kota Bima menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menindak tegas ormas radikal dan intoleran, serta menolak segala bentuk provokasi yang mengatas namakan umat Islam.
Sikap itu diambil para tokoh ini mencermati kondisi keamanan nasional serta maraknya provokasi atas nama agama, yang menentang pemerintah utamanya menghasut ketentraman dan upaya penegakkan hukum yang dilakukan aparat TNI dan Polri.
“Kami pengurus FKUB Bima, menyatakan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang mengatas namakan agama. Kami mendukung langkah pemerintah dan TNI Polri dalam memberantas ormas radikal serta menindak tegas tokoh yang memicu perpecahan umat dan bangsa,” kata, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Bima, Drs. H.Suadin Abdullah, M.Pd, di Bima, hari ini, Senin (14/12).
Tidak hanya FKUB, ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bima, Drs. Sukrin, M.Ag juga membuat pernyataan sikap yang sama. Bahkan, tokoh NU ini menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah. Beberapa diantaranya yakni, meminta pemerintah menertibkan ormas dan tokoh agama yang radikal. Tidak mengakui pemerintah dan kebijakannya.
“Kami mendukung program pemerintah. Meminta pemerintah menertibkan upaya provokasi tokoh tertentu mengatas namakan agama. Menolak tokoh radikal dan intoleran yang menyebarkan hoax yang memicu perpecahan umat. Kita mendukung upaya penegakkan hukum,” terangnya.
Reaksi yang cukup tegas juga disampaikan tokoh Muhammdyah. Ketua Lembaga Bina Damai Resolusi Agama (Lembidara) Bima yang sekaligus ketua PC Muhammdyah Kota Bima, H.Eka Iskandar Zulkarnaen, M.Sc. Ia menegaskan agar umat tidak mudah termakan provokasi dan ajakan siapapun yang mengakibatkan terjadinya perpecahan kehidupan umat dan berbangsa.
“Kami menolak beredarnya informasi bohong atau hoax yang tersebar di media sosial baik di pusat, Provinsi dan daerah. Kita mendukung penuh TNI Polri dalam menjaga kerukunan antar umat bergama serta toleransi dalam kerangka NKRI,” tegasnya.
Para tokoh intinya sepakat, mendesak pemerintah pusat serta TNI dan Polri segera menyelesaikan issue issue sesat yang membuat umat beragama terganggu. Kesimpang siuran informasi yang seolah olah menyudutkan umat Islam memicu ketidak harmonisan serta perpecahan di masyarakat. Menertibkan ormas radikal serta menindak tokoh tertentu yang mengatas namakan agama, memprovokasi umat yang lain hingga mengusik ketentraman umat.(*)