SUMBAWA BARAT – Penempatan putra daerah dalam jajaran komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat usai pelaksanaan fit and proper test calon komisaris Bank NTB beberapa waktu lalu yang dinilai tidak objektif dan tidak profesional oleh sejumlah kalangan.
Koordinator Aliansi Masyarakat Sumbawa Barat (AMSB), Agus Sofyan Ghossy, menilai keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB sangat mengecewakan karena tidak ada satu pun putra terbaik dari Pulau Sumbawa yang lolos menempati posisi komisaris.
“Ini sangat miris, karena sebagian besar saham Bank NTB justru berasal dari kabupaten-kabupaten di Pulau Sumbawa. Tapi ironisnya, tidak ada satu pun putra Sumbawa yang dipercaya duduk di jajaran komisaris,” tegas Agus Sofyan, pada Kamis malam(30/10).
Menurutnya, keberadaan putra daerah di jajaran komisaris bukan hanya soal representasi lokal, tapi juga soal keadilan dan strategi pembangunan ekonomi daerah.
Putra daerah dinilai memiliki pemahaman mendalam tentang karakter sosial, budaya, dan potensi ekonomi masyarakat setempat, sehingga mampu membantu bank dalam merancang kebijakan yang relevan dan berpihak pada pelaku UMKM.
Selain itu, kata Agus, kehadiran putra daerah juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap bank daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik daerah.
Ia berharap OJK NTB dapat meninjau ulang proses seleksi tersebut secara terbuka dan transparan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan asas profesionalitas dan keadilan.
“Sudah saatnya suara masyarakat Pulau Sumbawa didengar. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah terganggu hanya karena proses seleksi yang dianggap tidak objektif,” pungkasnya.(dev)