SUMBAWA BARAT – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat,(KSB) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi dan memantapkan data kemiskinan di daerah setempat.
“Kami akan melakukan evaluasi terkait warga yang mendapat program PKH dari pemerintah pusat,” kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah di Sumbawa Barat, Jumat.
Ia mengatakan evaluasi berawal dari desa secara berjenjang hingga ke dinas sosial dan selanjutnya bupati menyampaikan ke Kementerian Sosial untuk mengevaluasi sasarannya.
Oleh karena itu, diharapkan pihak terkait untuk lebih ketat dalam melakukan verifikasi lapangan yang dibantu oleh Agen Gotong Royong.
“Jika ditemukan ada warga yang mendapatkan bantuan program PKH yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam kategori miskin dan dianggap sudah mampu, maka mulai bulan depan mereka tidak boleh lagi mendapatkan bantuan,”katanya.
Kebijakan tersebut diambil oleh bupati karena banyak sekali laporan dari warga, terutama dari para Agen Gotong Royong (AGR) bahwa beberapa warga yang saat ini tetap mendapat bantuan program PKH.
“Namun mereka sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu tentu dapat menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan untuk mendapatkan data yang valid terkait kemiskinan, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan BPS dalam rangka mendukung program ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi berbasis kepala keluarga.
“Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan melalui program Kartu Sumbawa Barat Maju dapat sinkron dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Sumbawa Barat,” katanya.