MATARAM – Seluruh bakal pasangan calon (bapaslon) yang ikut pilkada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (17/9) berkumpul di Lapangan Tenis Mapolda NTB.
Mereka menandatangani deklarasi yang menyatakan bahwa semua bapaslon yang akan maju di pemilukada harus bertanggung jawab terhadap masa pendukungnya.
Sanksi administratif dan pidana menanti bila ada pelanggaran.
Kendati demikian, semua bapaslon mengapreasiasinya. ’’Kami sangat mengapresiasi dan mendukung deklarasi yang dicanangkan pak Kapolda NTB Irjen M Iqbal,’’ kata Makmur Said, salah seorang bapaslon yang akan maju dalam pilwali Mataram.
Makmur mengakui deklarasi ini bakal merepotkan semua bapaslon. ’’Tapi, situasinya memang luar biasa. Dan saya bisa sangat memahami deklarasi ini,’’ kata calon yang diusung dari Partai Gerindra, PKB, PKPI, dan Berkarya. ’’Saya sangat mendukungnya. Dan saya kira semua bapaslon lain juga setuju,’’ tambahnya.
Poin-poin yang ada dalam deklarasi memang cukup memberatkan bagi pasangan calon. Pada intinya, deklarasi ini membuat pasangan calon tak boleh lepas tangan terhadap aksi kampanye dan aksi sosialisasi lainnya yang digelar oleh pendukungnya.
Seperti klub sepak bola yang harus ikut bertanggung jawab jika terjadi aksi anarkistis oleh suporternya. Hanya, dalam pemilukada kali ini, konteks yang menjadi objek adalah protokol kesehatan yang rentan dilanggar dalam kampanye mendatang.
Jika tidak ada deklarasi ini, akan banyak terjadi aksi liar yang tidak ada penanggungjawabnya, dan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran covid-19.
Inilah yang membedakan deklarasi ini dengan deklarasi pemilukada yang hanya berkutat pada damai serta siap kalah-siap menang itu.
Acara deklarasi ini dihadiri oleh 23 pasangan calon yang akan berlaga di tujuh pemilukada kota/kabupaten. Juga Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Wagub NTB, serta Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Riza Ramdhani.
Hal yang sama juga diutarakan oleh rival Makmur dalam Pilwali Mataram mendatang, Mohan Roliskana. ’’Kami tegak lurus dengan aturan main yang telah disepakati bersama ini,’’ terangnya.
Baik Makmur maupun Mohan mengatakan bahwa mereka akan mati-matian menjaga antusiasme pendukungnya. ’’Kami akan bicara dengan pendukung, dan kami akan memberikan pemahaman bahwa antusiasme yang berlebihan bisa merugikan kita semua,’’ kata Makmur.
Kapolda NTB Irjen M Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tak ingin ada ledakan baru klaster pemilukada di daerahnya.
’’Semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena, jadwal pemilukada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang,’’ ucapnya.
’’Namun, semuanya bisa diantisipasi jika semua pihak yang terkait mematuhi protokol keamanan dengan ketat,’’ tambahnya.
Selain itu, Iqbal juga mengingatkan semua pihak untuk tak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva covid-19 di NTB.
’’Perjalanan masih panjang. Ancaman covid-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting,’’ tuturnya.
Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga menyitir prinsip hukum paling dasar, yakni Solus Populi Suprema lex Esto –Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi.
’’Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat,’’ tutupnya.(SP)