MATARAM – Anggota DPRD NTB periode 2014-2024, TGH Najamudin Mustafa, melontarkan kritik keras terhadap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, Gubernur Iqbal telah memainkan ‘politik belah bambu’ yang hanya akan menimbulkan perpecahan dan meninggalkan luka di kancah perpolitikan daerah.
Najamudin, seorang ulama kharismatik dari Lombok Timur, menegaskan bahwa strategi politik adu domba itu terlihat nyata dari pertemuan diam-diam Gubernur dengan para Ketua Fraksi-Fraksi DPRD NTB di salah satu hotel di Mataram pada 19 Agustus 2025.
“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, ia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” kata TGH Najamudin, Jumat, 23 Agustus 2025.
Ia menambahkan, dalam sistem politik Indonesia, ketua fraksi adalah perpanjangan tangan dari partai politik. Karena itu, ketika seorang kepala daerah berinisiatif mengajak pertemuan, seharusnya ia menunjukkan penghormatan kelembagaan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan ketua partai.
Namun, TGH Najamudin menilai Gubernur Iqbal justru mengabaikan etika tersebut. Ketua fraksi dikumpulkan tanpa sepengetahuan pimpinan partai politik, yang dinilainya sebagai upaya ‘main pintu belakang’ yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan meretakkan internal partai.
“Seorang gubernur yang paham tata krama politik akan menempatkan diri secara proporsional. Membangun dialog dengan fraksi melalui jalur partai. Bukan malah main pintu belakang,” tandasnya.
Dampak dari pertemuan rahasia ini, lanjut Najamudin, sudah memakan korban. Ia menyebut, sejumlah partai politik bereaksi keras dan meminta pertanggungjawaban dari anggotanya. Puncaknya, PDI Perjuangan telah mencopot langsung Ketua Fraksinya, Raden Nuna Abriadi, imbas dari pertemuan yang bocor ke publik itu.
“Gubernur ini sengaja. Dia mau menciptakan politik pecah belah,” tegas TGH Najamudin.
Ia mengingatkan Gubernur Iqbal untuk belajar dari para pendahulunya yang senantiasa mengayomi semua golongan. Najamudin mencontohkan Gubernur sebelumnya, TGB HM Zainul Majdi, dan H Zulkieflimansyah, yang selalu sowan atau berkunjung ke pimpinan partai politik.
“Gubernur yang datang sowan ke ketua partai tidak sedang merendah. Sebaliknya sedang meninggikan martabat,” ujarnya.
Maka dari itu, TGH Najamudin menyimpulkan bahwa dengan mempraktikkan politik belah bambu, Gubernur Iqbal tidak akan pernah menjadi ‘leader’, melainkan hanya sebatas ‘dealer’.
“Leader itu mengayomi. Dealer itu tukar tambah. Tambal sulam. Sesuai kepentingan sendiri,” tutup TGH Najamudin.(SP-02)