Di usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi pekerjaan rumah besar, yakni persoalan kemiskinan. Meski angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan, NTB masih berada di peringkat 12 provinsi termiskin di Indonesia.
“PR besar kita adalah keluar dari provinsi termiskin di Indonesia, itu PR terbesar kita,” tegas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal usai menjadi Inspektur Upacara HUT ke-80 RI di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Minggu (17/8/2025).
Iqbal mengatakan, prioritas utama pembangunan NTB saat ini adalah menekan angka kemiskinan. Ia berharap momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan RI menjadi titik awal untuk bekerja lebih keras.
“Insyaallah tahun 2029 kita sudah keluar, bahkan nol persen kemiskinan ekstrem,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 tercatat 11,78 persen atau setara 654.570 jiwa. Angka ini turun dari 11,91 persen pada September 2024 (658.600 jiwa) dan 12,91 persen pada Maret 2024.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, mengakui penurunan 0,13 persen atau sekitar 4.000 orang dalam enam bulan terakhir masih lebih kecil dibanding periode sebelumnya yang mencapai 1 persen. Namun demikian, kemajuan tersebut tetap patut diapresiasi.
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov NTB akan menggenjot program Desa Berdaya, dengan fokus pada komponen Desa Tanpa Kemiskinan melalui metode graduasi.
“Artinya, masyarakat miskin akan mendapatkan pendampingan intensif hingga bisa mandiri secara ekonomi,” jelas Iskandar.
Program ini akan melibatkan BRAC Internasional sebagai mitra pendamping, dengan fokus pada 106 desa miskin ekstrem di NTB. Sebanyak 20 desa di antaranya akan dijadikan Desa Berdaya Transformatif sebagai percontohan.
Masyarakat dengan potensi usaha, seperti beternak, akan difasilitasi dengan bantuan produktif berupa modal ternak serta pendampingan usaha. Diharapkan, langkah ini mampu menciptakan keuntungan dan tabungan yang berkelanjutan bagi warga.
“Target kami, kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di angka 2,04 persen atau sekitar 119 ribu jiwa bisa mencapai nol pada 2029. Sedangkan untuk kemiskinan umum, harapannya bisa turun di bawah 10 persen,” tegas Iskandar.