SUMBAWA BARAT – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Sumbawa Barat, mengumumkan dimulai gerakan protes dan demonstrasi anti cawe cawe tambang kepada elit politik jelang Pilkada.
“Mencermati dinamika politik jelang Pilkada, kami sampaikan agar Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) netral, tidak mengakomodir cawe cawe oknum penguasa dan elit politik dengan subkontraktor maupun pemegang saham sendiri,” kata, Ketua GMAK, Gusti Lanang Medyar, dalam konferensi Pers, di Ibu Kota Taliwang, Rabu (24/4).
GMAK menilai, indikasi cawe cawe tersebut mulai terjadi sejak lama. Semua lini usaha dan subkontraktor didalam tambang, diduga menjadi ladang bisnis oknum pejabat dan sarana pencucian uang.
Gusti menegaskan setidaknya ada tiga poin utama gerakan protes dan aksi demonstrasi akan digelar pihaknya. Pertama, menyoroti oknum pejabat politik atau penguasa yang ikut cawe cawe bisnis di subkontraktor AMNT jelang Pilkada. Kedua, mendesak AMNT untuk netral tidak mengakomodir kepentingan cawe cawe elit politik jelang Pilkada. Dan ketiga, mendesak otoritas kementerian ESDM dan pemerintah Provinsi untuk menerjunkan tim guna memberantas tambang ilegal terutama Galian C yang tidak berizin.
“Galian C ilegal merusak lingkungan dan berpotensi merugikan negara,” tandasnya.
Bulyadi Bory, salah seorang pentolan LSM mengaku siap bergabung dengan GMAK karena memiliki kesamaan pandangan, bahwa tidak boleh oknum penguasa terus terusan bermain dan menekan perusahaan AMNT dengan kewenangan, untuk menguntungkan bisnis pribadinya.
Bory menegaskan, pihaknya setuju bahwa AMNT harus netral. Pihaknya khawatir sebagai masyarakat AMNT bakal tergiring oleh kepentingan oknum penguasa guna kepentingan ambisi politik dan bisnis pribadi.
“Indikasinya banyak, dari bersih kerasnya oknum penguasa yang selalu sibuk mengurusi soal tambang tambang saja. Padahal ada urusan lain, petani, nelayan dan tenaga kerja serta pendidikan. Itu indikasi kepentinganya jelas, “timpalnya.
Fikri Insani, Ketua LSM Semut Merah juga menimpali, keterangan dua narasumber lainnya. Menurutnya, ada dua ratusan lebih subkontraktor di AMNT. Ada intervensi oknum pejabat.
“Kita tahu ada dua ratusan subkontraktor itu tidak memberi dampak signifikan bagi kepentingan lokal. Kita duga ada, elit dan pejabat yang cawe cawe. Baik tenaga kerja dan bisnis mereka. Titik tekannya, AMNT tetap harus netral. Tidak boleh mudah diintervensi oleh oknum penguasa di KSB. Jangan jadi alat politik,” tegas Fikri Insani.
GMAK dan sejumlah LSM di Sumbawa Barat menyerukan partisipasi seluruh LSM untuk mencermati issue ini dan berbuat untuk menjaga kepentingan Sumbawa Barat yang lebih besar.(ril)