JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDIP Adian Napitupulu meminta agar Kementerian ESDM dan Kementerian Ketenagakerjaan memperhatikan betul mekanisme operasional perusahaan tambang di Indonesia.
Hal tersebut dia sebagai respons atas kecelakaan kerja yang kerapkali terjadi di perusahaan tambang di PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Adian menyebut bahwa terdapat karyawan yang meninggal dunia akibat alat kerja yang tidak memenuhi standar operasional.
“Kementerian ESDM bersurat lah mempertanyakan hal itu. Kemenaker juga bersurat lah mempertanyakan hal ini. Kenapa? Ada yang meninggal lho,” kata Adian di Jakarta, Minggu (30/10/22).
“Meninggalnya itu karena memang alat yang dipakai tidak layak. Harusnya ada pertanggungjawabannya dong,” jelas Adian.
Adian menuturkan, hanya ada dua keputusan yang bisa diambil seandainya problem PT AMNT terus terjadi, mengganti perusahaan tambang atau merotasi manajerial perusahaan PT AMNT.
Sebab, kata Adian, ada komunikasi antara perusahaan dan pemangku kebijakan yang tidak baik. Sehingga, lanjut Adian, menimbulkan setumpuk persoalan dalam operasional PT AMNT.
“Okelah kalian ambil emas terbaik di Sumbawa Barat, kalian ambil mineral terbaik di Sumbawa Barat, masa iya sampahnya (scrub tambang) mau kalian bawa. Lalu kita (rakyat) disisakan apa gitu, lho,” kata Adian.
Adian juga menegaskan bahwa bahan tambang bisa habis jika terus-menerus dikeruk. Jika sudah habis, kata Adian, perusahaan bisa saja pergi ke tempat lainnya.
“Paska tambang ini menjadi menarik, apakah kemudian rakyat di sana hanya mewarisi sampah saja? Hanya mewarisi lingkungan yang rusak saja? Hanya mewarisi kebodohan yang tidak pernah diajarkan hal-hal yang lebih baik? Mereka membangun sekolah yang memadai di sana dan sebagainya, tidak dapat beasiswa yang layak bagi warga setempat? Hanya mewarisi konflik sosial saja, atau bagaimana? Para pemilik modal ketika kemudian tambangnya habis, dia akan pergi ketempat lain,” jelas Adian.
Lebih lanjut, Adian meminta agar Kementerian ESDM dan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ketegasan pada problem PT AMNT. Jika tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan bangsa, kata Adian, beri sanksi tegas pada perusahaan terkait.
“Kalau saya ditanya, mau nggak mencabut izin AMMAN ketika memang dia menjadi problem bagi rakyat dan negara? Ya, cabut saja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) Muh Erry Satriyawan menuturkan bahwa seringkali terjadi kecelakaan kerja di PT AMNT. Berdasarkan hasil investigasinya, Erry mengungkap bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi karena alat pompa yang tersedia di PT AMNT, tidak bersertifikat.
“Kami juga mendapatkan informasi terkait investigasi kecelakaan tahun 2022, itu terkait alat pompa itu. Bahkan kami duga itu tidak bersertifikat. Tapi kenapa bisa beroperasi dan ini menyebabkan korban jiwa,” katanya.
Selain itu, Erry mengatakan bahwa PT AMNT juga menjadikan scrub tambang sebagai komoditas dagang untuk menambah pendapatan perusahaan. Padahal, kata Erry, pada saat perusahaan asing yang menjadi kontraktor tambang di Sumbawa Barat, scrub tambang dilimpahkan ke pemerintah daerah untuk akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
“Di zaman Union (perusahaan asing) dulu itu sampah atau scrub ini dilimpahkan kepada Pemda Sumbawa Barat untuk kemudian dialokasikan kepada masyarakat, tapi hari ini, ini dijual,” katanya