SUMBAWA BARAT – Program beras untuk aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta dievaluasi.
’’Dinas terkait kami minta lakukan pemantauan dan evaluasi. Apakah tujuan dari utama program itu tercapai atau sebaliknya,’’ tanya Ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik, Senin, 1 Agustus 2022.
Program beras ini bertujuan untuk menyerap gabah petani. Pemkab KSB menunjuk mitra dengan menggelontorkan anggaran Rp 1,5 miliar.
’’Program ini diharapkan tidak semata-mata memberikan keuntungan bagi mitra, tapi harus berdampak langsung kepada tingkat dan kualitas penyerapan gabah petani di lapangan,’’ katanya.
Dalam pelaksanaan program ini, gabah yang diserap para mitra menumpuk dengan dalih kesulitan pasar. Pemda KSB pun membuat regulasi baru. Beras yang ditampung mitra ini disalurkan kepada ASN melalui mekanisme menaikkan uang makan pegawai.
Nantinya, uang makan itu dipotong untuk membeli beras. Sehingga setiap bulan, para pegawai ini menerima beras 10 kilogram per orang.
’’Secara kelembagaan, kami mendukung program tersebut, karena ini bagian dari inovasi pemda KSB mencari jalan keluar mengamankan harga gabah petani yang anjlok,’’ jelasnya.
Hanya saja, setelah program ini jalan, Aheruddin berharap membawa dampak pada serapan gabah petani dan harga beli sesuai standar pemerintah.
“Sejauh mana efektifitas dari program itu harus jelas. Evaluasi itu harus dilakukan secara berjenjang dan bertahap,’’ ujarnya.
Dia mengingatkan, mitra lokal yang digandeng pemda KSB ini diharapkan tidak memanfaatkan kebijakan itu untuk meraup keuntungan. Pemda KSB sebagai pemodal harus benar-benar menjamin beras yang dijual ke ASN itu berasal dari petani KSB.
’’Ini kami ingatkan lagi, kalau bukan berasal dari gabah petani KSB, maka program ini sudah sangat melenceng dan salah sasaran,’’ ingatnya.
Karena itu, program ini harus dievaluasi lebih awal. Jangan menunggu akhir tahun.
’’Dinas teknis harus rajin ke lapangan. Bila perlu cek gudang para mitra ini. Benar tidak gabahnya dari petani KSB dan dibeli sesuai HPP yang disepakati,’’ pintanya.
Jika ada keanehan, politisi PKPI ini meminta pemerintah KSB segera mengambil sikap tegas.
’’Jika ada mitra yang melenceng dari semangat awal, langsung sanksi. Bisa saja kerja samanya diputus,’’ katanya.
DPRD KSB berencana untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan ini. ’’Kami sudah bahas di internal Komisi II. Kami akan panggil dinas teknis untuk ini,’’ tambahnya.(ADV/*)