MARAUKE – Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan nampaknya sangat didambakan serta didukung warga asli Papua serta lintas tokoh agama dan pemuda disana.
Harapan itu dituangkan dalam sebuah keterangan vedeo yang dipublikasikan aliansi masyarakat Papua baru baru ini. Sejumlah tokoh pemuda, masyarakat dan tokoh gereja menegaskan bahwa pemekaran atau DOB Papua Selatan adalah kehendak warga Papua sendiri. Harapan baru serta untuk masa depan serta kesejahteraan yang baru.
“Kami selalu mendukung dan berada di kiri dan kanan pemerintah pusat mendukung terbentuknya DOB Papua Selatan ini,” kata, tokoh KNPI Pemuda Papua Maroke, Simon Petrus Balagize, di Marauke.
Tokoh masyarakat Papua lainnya menilai selalu ada miss informasi yang beredar disegelintir masyarakat Papua, bahwa DOB Papua Selatan ini bukan untuk warga asli Papua, tapi untuk kelompok lain. Ini menurut, Pendeta Vektor Jelira ,S.T.H, Ketua Klasis GPI Papua Marauke mempengaruhi segelintir orang.
Tapi menurut, Vektor, perlahan lahan itu bisa diluruskan dan Jamaat serta warga bisa memahami dan ikut mendukung. Sebab DOB ini ternyata sangat penting untuk mengembangkan akses dan mempermudah ekonomi mereka seperti menjual hasil pertanian mereka ke kota.
Menurut mereka, warga asli Papua bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah ini untuk merubah diri. Dimana warga asli Papua bisa menjadi Gubernur, Bupati, Wali Kota dan DPR terpilih bahkan DPR Afirmatif. Ini menjadi satu satu kesempatan, harapan baru dan kesejahteraan baru bagi Papua Selatan kedepan.
“Ruang ini harus kita manfaatkan dengan baik. Karena dibalik kesempatan ini ada kesejahteraan baru dan masa depan baru,” kata, tokoh adat, Amin Ha Papua, Paskalis Imadawa.
Sementara itu ketua LMA Marauke, Timotius Gedi Mahuze mengatakan undang undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebenarnya sangat mengurus detail kebutuhan warga Papua. Pemerintah pusat juga merivisi rinci undang undang Otsus itu untuk lebih memperhatikan warga Papua.
” Misalnya, dalam pasal revisi menyebutkan menjamin putra putri asal Papua untuk mengemban kepimimpinan Papua dan pemerintahan di Papua. Ini sesuatu yang sangat diseriusi pemerintah pusat. Kita betul betul bisa meningkatkan diri serta menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ” terangnya.
Masyarakat Papua menurut mereka terus menunggu kapan DOB Papua Selatan itu diresmikan pusat. Sebab itu berhubungan dengan pembangunan. Tidak mungkin ada perubahan langsung tanpa pemekaran.
” Yang jelas kita ini mau berubah. Tidak mungkin begitu begitus aja, DOB ini pasti akan membawa perubahan,” tutup, Pastor Yohanes Joeno Kandang, ketua FKUB Marauke.
Pemerintah pusat melalui kebiakan Presiden Jokowi Dodo menyetujui DOB Papua Selatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Ini bagian dari upaya pemerintah pusat untuk terus memberi pemerataan bagi Indonesia timur terutama Papua berdasar pertimbangan strategis negara. Baik kesimbangunan pembangunan, ekonomi, sosial, politik, kemanan dan geografis.