Peta persaingan menjelang Pemilu serentak tahun 2024 mendatang masih belum bisa dibaca dengan jelas. Namun berbagai macam prediksi terkait peluang partai politik dalam kontestasi tersebut mulai meramaikan dinamika politik Tanah Air. Partai Nasional Demokrat (NasDem) dinilai kesulitan bersaing karena elektabilitasnya mengalami penurunan. Lantas apakah benar demikian? Bagaimana sebenarnya peluang NasDem menjelang 2024 mendatang?
Menjelang Pemilu serentak tahun 2024, semua partai politik di Tanah Air mulai gencar melakukan berbagai macam manuver. Meski momentum kontestasi politik yang meliputi Pilpres, Pileg, dan Pilkada ini masih kurang lebih 2 tahun lagi, namun persaingan antar partai politik sudah mulai terasa saat ini. Seperti yang terjadi pada Partai Nasional Demokrat atau yang dikenal dengan sebutan NasDem, partai yang berdiri pada tahun 2011 ini juga terus melakukan pergerakan dan merancang strategi untuk menghadapi pergerakan dari partai lainnya.
Pergerakan yang baru-baru ini terjadi di dalam internal Partai NasDem yaitu ‘pencopotan’ Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali. Keputusan ini tertuang pada Surat Keputusan nomor:1-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 tentang Pengesahan perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI periode 2022-2024. Pergantian ini disebut sebagai upaya untuk konsolidasi kekuatan partai.
Meski demikian, muncul berbagai spekulasi yang mengindikasikan jika partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini tidak akan masuk ke parlemen karena perolehan suaranya diprediksi akan berada di bawah ambang batas Parliamentary Threshold. Berdasarkan UU Pemilu tahun 2019, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen. Menurut survei dari Trust Indonesia Research and Consulting, suara NasDem diprediksi hanya mencapai 3,9 persen. Lembaga survei lain seperti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga mengemukakan hal yang sama, yaitu perolehan suara NasDem tidak mencapai ambang batas 4 persen.
Dugaan sementara yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei ini belum bisa dipercaya sepenuhnya. Hal ini terlihat dari prediksi yang melenceng menurut politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, tentang perolehan suara partainya. Seperti pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan 2019, di mana survei memperlihatkan jika NasDem memperoleh persentase yang kecil sehingga tidak lolos ke parlemen. Padahal hasil pemilihan menunjukkan hasil yang kontras, seperti di Pileg 2019, di mana perolehan suara NasDem menduduki lima besar.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan jika hasil survei tidak menjadi patokan bagi perjalanan sebuah partai politik menjelang perhelatan Pemilu. Sama halnya dengan tahun 2024 mendatang, beberapa hasil survei yang mempublikasikan penelitiannya belum bisa disebut tepat sasaran.
Maka, wacana yang menyebut jika NasDem diprediksi tidak akan lolos ke Senayan juga patut untuk dipertanyakan. Apabila demikian, itu artinya NasDem tetap memiliki peluang untuk meraup persentase suara yang jauh lebih besar dari hasil survei. Lantas, mengapa NasDem tetap patut diperhitungkan di Pemilu 2024 mendatang?
Perekrutan Kader di Luar Partai
Mengingat hasil survei bukan menjadi acuan perjalanan sebuah partai, maka berbagai macam strategi terus dioptimalkan. Tujuannya agar partai politik mampu meraup suara yang tinggi sehingga bisa bersaing pada kontestasi politik, terutama Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Termasuk NasDem, partai yang terus berinovasi menyesuaikan dinamika politik Tanah Air.
Salah satu strategi yang cukup melekat pada Partai NasDem adalah membuka kesempatan bagi kader-kader potensial untuk diusung dan berkontestasi di ajang Pemilu. Cara ini terwujud melalui mekanisme konvensi yang dilakukan untuk menjaring kader-kader potensial dari luar internal Partai NasDem.
Maka, kemudian muncul nama-nama yang tidak asing di telinga seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, hingga Khofifah Indar Parawansa. Adapun nama-nama tersebut bukan merupakan sosok yang berasal dari internal partai. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan kader dari partai lain. Munculnya nama-nama tersebut bukanlah suatu kebetulan melainkan karena rekam jejak dan popularitas masing-masing tokoh yang cukup mumpuni.
Namun, strategi merekrut kader dari luar partai ini tidak selalu berjalan mulus karena tidak semua pihak bisa menerima hal tersebut. Seperti misalnya yang terjadi ketika kader PAN yang juga merupakan artis, Lucky Hakim, memilih merapat ke NasDem. Saat itu, beberapa tokoh politik di PAN mengaku kecewa karena Lucky diduga meninggalkan partai berlambang matahari putih itu karena tergiur oleh uang. Meski sempat dibantah, namun isu tersebut ramai diperbincangkan.
Tidak hanya Lucky Hakim, namun beberapa tokoh lainnya pun memutuskan untuk menerima pinangan dari NasDem. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang awalnya diusung oleh PDIP untuk menjadi Gubernur justru berpindah haluan ke NasDem pada tahun 2018 lalu. Kemudian ada nama lain seperti Syahrul Yasin Limpo dari Golkar dan Vonny Aneke Panambunan yang awalnya merupakan kader Gerindra.
Akibat dari fenomena ini, Partai NasDem dituding tidak etis dalam berpolitik. Namun sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang lumrah. Seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Niccolò Machiavelli berjudul The Prince, dijelaskan bahwa tidak ada standar moral untuk mencapai sebuah kekuasaan. Maka untuk mempertahankannya, kebaikan dan kebenaran tidak menjamin tercapainya sebuah kemenangan. Demikian halnya dalam dinamika politik Tanah Air, yaitu partai politik tentu memiliki tujuan untuk menang sehingga kerap mengindahkan aspek moral dan etika.
Meski dianggap sebagian pihak cara yang dilakukan NasDem tidak baik, namun sebenarnya sistem perekrutan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kekuatan dana. Partai NasDem juga mencari kader-kader pilihan dengan kualitas terbaik. Sistem perekrutan seperti model konvensi misalnya, cara ini cukup terbuka karena membuka peluang bagi para kader untuk bersaing secara sehat.
Seperti dalam buku berjudul Elizabethan Stage Conventions and Modern Interpreters karya Alan Dessen, dijelaskan jika konvensi yang baik sejatinya dijalankan bukan untuk kepentingan penguasa melainkan untuk kepentingan publik. Demikian halnya dengan strategi konvensi Partai NasDem yang cukup terbuka sehingga memfasilitasi kepentingan di luar partai.
Masih Leluasa di 2024?
Kemampuan NasDem untuk merekrut kader potensial ini juga ternyata menarik berbagai pihak untuk bergabung ke partai tersebut. Mayoritas pengusaha besar pun tidak ketinggalan berlabuh di NasDem untuk turut berkontribusi dalam dinamika politik Tanah Air. Beberapa pengusaha besar seperti mantan Menteri Perdagangan tahun 2014-2015, Rahmat Gobel dan Enggartiasto Lukita yang menjabat di posisi yang sama selama tahun 2016-2019. Kemudian ada ditambah dengan Sekjen Partai NasDem yang juga berlatarbelakang pengusaha, yaitu Johnny G Plate.
Tidak hanya itu, keterkaitan kelompok pengusaha semakin kental terasa jika melihat adanya ikatan persaudaraan antara pengusaha Rosano Barrack dengan Surya Paloh. Surya Paloh merupakan kakak ipar dari Rosano Barrack, pengusaha yang memiliki saham di PT Plaza Indonesia Investama.
Melihat komposisi kader NasDem yang memiliki benang merah dengan para pengusaha besar, maka secara logis, bukan sesuatu yang aneh jika finansial partai ini cukup mumpuni dan aman untuk bertarung pada kontestasi politik, termasuk Pemilu serentak 2024 mendatang. Keuntungan dari segi finansial maupun perekrutan yang terbuka tentunya bisa menjadi nilai lebih bagi NasDem untuk menarik kader potensial lain untuk bergabung.
Sesuai dengan Rational Choice Theory dari James Coleman dalam tulisan berjudul Rational Choice Theory From Understanding Contemporary Society: Theories of The Present karya John Scott, secara garis besar dijelaskan bahwa individu akan menentukan pilihan terbaik dengan menimbang untung dan rugi yang akan diperolehnya.
Sama halnya jika bergabung dengan NasDem, sejumlah kader potensial tentu sudah mempertimbangkan untung dan rugi. Maka sebuah kewajaran jika para politisi melihat NasDem sebagai tempat yang baik untuk berlabuh. Situasi ini diprediksi masih membuat partai ini tetap leluasa bergerak pada kontestasi Pemilu serentak 2024 mendatang. (G69/Pinterpolitik)