JAKARTA, SP – Perintah kepala daerah yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membelanjakan anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional. Jokowi mengaku kesal ketika melihat sebagian besar pemerintah daerah yang masih menimbun uang di bank.
Padahal, Presiden mengklaim, perekonomian saat ini sudah hampir kembali normal dan butuh banyak perputaran uang di lapangan. Hal ini disampaikannya saat Pengarahan Kepada Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual, Rabu kemarin (28/4).
“Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak semakin turun, naik. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan, bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati, ”ujar Jokowi seperti didengarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden RI, Kamis (29/4/2021).
Jokowi bahas belanja daerah sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di daerah maupun nasional. Dia catatan per Maret 2021 belanja pegawai baru 63 persen dan belanja modal baru 5,3 persen.
“Oleh sebab itu, saya ajakan kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota, segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan,” tegasnya.
Jokowi berulang kali memberikan pesan kepada Mendagri, agar mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera membelanjakan APBD, baik belanja pegawai maupun belanja modal. Namun, faktanya banyak pemerintah daerah masih menahan anggaran.
“Tapi, yang terpenting belanja modal. Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, Rp182 triliun ini uang yang sangat guede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat,” pungkasnya.(RN)