MATARAM, SP – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dimasa pandemic covid-19 ini cukup banyak yang dipulangkan dari negara penempatan.
Baliknya para pahlawan devisa ke kampung halaman harus mendapat perhatian serius pemerintah baik ditingkat provinsi dan kabupaten kota.
Para pekerja migran Indonesaia ini menurut Haji Bohari Muslim, anggota Komisi V DPRD NTB merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan, pelayanan dan lainnya.
Besarnya sumbangsih yang diberikan para pekerja migran ini berupa remitansi harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan.
Bohari Muslim mengharapkan agar PMI yang balik ataupun yang tengah melakukan isolasi mandiri agar terkaper di program bantuan langsung tunai guna mengurangi bebannya.
“PMI ini adalah penyumbang devisa negara terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia lebih-lebih dari Lombok, pulaunya kecil serta wilayahnya kecil tapi devisa dari PMI ini luar biasa besarnya dari sini,” ungkapnya, Rabu lalu (27/1/2021).
Politisi Partai Nasdem NTB ini mengakui, jika PMI asal NTB yang balik kedaerah asal menjadi penggangguran. Hasil maupun keterampilan yang dimiliki sejatinya bisa dimanfaatkan untuk bekerja ataupun investasi jangka panjang.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong dinas tenaga kerja untuk memberikan edukasi dan pemahaman agar mereka untuk memanfaatkan skill dan financial yang dimiliki untuk membuka lapangan kerja sendiri.
“Kalau bicara beban mereka ini sudah menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Bantuan langsung tunai (BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada PMI yang ada saat ini untuk mengurangi beban mereka selama mereka belum berangkat kembali menjadi PMI,” tandasnya.
Diakuinya jika anggaran yang ada di dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB terbatas. Keterbatasan anggaran ini membuat disnakertrans NTB tidak dapat berbuat banyak sehingga DPRD NTB tidak bisa terlalu menekan untuk berbuat lebih maksimal bagi pahlawan devisa ini.
“Komisi V sangat konsen memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD, anggaran tersebut tidak dapat disetujui. Sehingga anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga kerja sangat tidak rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal,” tutupnya.(SP)