SUMBAWA BARAT – Pemungutan suara Pilkada serentak 2020 akan dihelat kurang dari dua pekan lagi. Strategi pengamanan pemungutan suara di masa pandemi Covid-19 makin dimatangkan. Termasuk prosedur pengamanan yang harus dipegang kuat ribuan personel pengamanan.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto dalam siaran Pers yang diterima media ini menyebutkan, Polda NTB menerjunkan sekurangnya 2.000 personel untuk mendukung pengamanan di Polres jajaran yang daerahnya menggelar Pilkada. “Totalnya ada 7.000 personel,” ucapnya Jumat, 27 November 2020.
Tujuh kabupaten/kota di NTB menggelar Pilkada. Kebutuhan pengamanan masing-masing daerah tersebut berbeda. Sehingga perbantuan personelnya disesuaikan. Pembagiannya pun berdasarkan kategori kerawanannya.
Tahapan pengamanan saat ini masih terpusat pada surat suara di kantor KPU. Pengamanan ketat juga pada saat surat suara tersebut beserta logistik Pilkada sampai ke TPS. “Nanti dikawal dan ada SOP-nya,” sebut dia.
Sejak masa penetapan pasangan calon sampai kampanye, daerah yang terpantau rawan antara lain Kabupaten Dompu, Lombok Utara, dan Lombok Tengah. Namun Artanto mengatakan saat ini kondisi sudah berangsur kondusif.
TNI, Polri, pemerintah daerah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terus melakukan pendekatan ke masyarakat. Indikator kerawanan pilkada bisa saja terus berubah. Tergantung dari persoalan yang muncul di daerah. ”Itu yang terus kita antisipasi,” sebut Artanto.
Pengamanan Pilkada Serentak 2020 dikedepankan pendekatan lunak. Riak potensi konflik sosial diantisipasi sejak awal. Termasuk potensi yang timbul dari media sosial. “Kampanye hitam ini tetap dipantau,” jelasnya.
Rencana Operasi Mantap Praja Gatarin 2020 memetakan pengamanan tujuh wilayah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. Pola pengamanannya dibagi menjadi empat kategori.
Kategori TPS aman pengamanannya dengan pola dua polisi 10 TPS dan 20 Linmas; TPS rawan dikawal dengan pola dua polisi dua TPS dan empat Linmas; TPS sangat rawan, satu TPS dijaga dua polisi dan dua Linmas; sedangkan TPS khusus, satu TPS dua polisi dan dua Linmas.
Untuk pengamanan logistik Pilkada disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Logistik di gudang diamankan ketat 24 jam. Gudang dibuatkan tiga kunci masing-masing dipegang Polri, KPU, dan Panwas.
‘’Pengamanan dilakukan secara terus menerus sampai pendistribusian kotak suara ke TPS dengan tetap dilaksanakan pengawalan. Setelah tiba di TPS akan dijaga oleh anggota Polri, Linmas, dan KPPS,’’ tandas Artanto.(SP)