Bima – Dinilai rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima tidak jelas, anggota dewan dari Partai Nasdem, Mustakim berulah. Ia kesal dan membawa pulang palu sidang. Banggar tersebut membahas tentang APBD Perubahan Tahun 2020 yang berlangsung di Ruang rapat utama dewan, Selasa (8/9).
Dilansir dari kicknews.today,
Dinamika rapat Banggar yang alot dan diduga tidak berujung, membuat legislator anggota Banggar ini kesal dan membawa pulang palu sidang. Kejadian itu saat rapat Banggar yang dipimpin M Aminullah baru saja ingin membuka skors pembahasan.
Pantauan langsung sejumlah wartawan, rapat Banggar APBD Perubahan yang tersisa Rabu (8/9) besok itu, sifatnya tertutup. Baru saja rapat di buka, tiba-tiba saja Mustakim yang menjabat Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini, keluar dari pintu samping utara ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima dengan merebut palu sidang.
Wakil rakyat yang terkenal garang ini, walk out dengan membawa palu sidang sembari mencak-mencak bahwa rapat Banggar ini ibarat dagelan politik yang telah menghianati rakyat.
Saat diwawancara, Mustakim begitu terlihat kesal dengan menyebutkan dinamika dan kebiasaan pembahasan APBD dan APBD-P, sarat rekayasa dan selalu didesain untuk kepentingan beberapa orang saja.
“Ini sama saja menghianati suara rakyat yang membutuhkan keberpihakan dan perhatian pemerintah baik eksekutif pun legislatif dalam rangka menerjemahkan program pembangunan di Kabupaten Bima.
“Ada sandiwara apa?, kok tiba-tiba palu sidang mau diketok. Pembahasannya kapan?, inikan aneh, ada permainan apa?,” tuturnya.
Dengan caranya tersebut pihaknya mempersilakan anggota dewan lainnya melaporkan sikapnya ke polisi. Karena ini merupakan momentum untuk buka-bukaan kejahatan yang terjadi di lembaga dewan ini.
“Ternyata begini praktek lembaga dewan ini. Semuanya muslihat bersama antara eksekutif dan legislatif memuluskan niat jahat yang menghina rakyat,” ungkapnya.
Bahkan atas peristiwa ini, Mustakim yang baru 9 bulan duduk menjadi wakil rakyat, mendorong Aparat Penegak Hukum (APH). Termasuk bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masuk dan menelusuri dugaan praktek kejahatan terorganisir dan masif ini.
“Saya dorong APH bila perlu KPK datang menelusuri kebobrokan yang terjadi di Kabupaten Bima,”pungkasnya.