SUMBAWA BARAT – Ratusan Hektar Tanaman padi di empat kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat gagal panen akibat kekeringan pada musim kemarau tahun 2020 ini.
Dinas Pertanian Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya 309 hektar tanaman padi dinyatakan gagal panen (Puso) di musim tanam kedua. Jumlah inipun tersebar di empat kecamatan dengan usia padi berkisar antara 90-105 hari. Sementara Kecamatan yang paling banyak terdampak berada di Seteluk dengan luas lahan 226 hektar.
“Luas lahan gagal panen yang sudah kami terima saat ini sudah kami usulkan untuk mendapatkan program AUTP dengan jumlah klaim mencapai Rp2,8 Miliar. Petugas kami juga tetap intens memantau kondisi terkini di lapangan karena kami prediksi lahan yang terdampak masih terus bertambah,” ungkap Kepala Dinas Pertanian KSB melalui Kabid Tanaman Pangan Syaiful Ulum, SP.
Kemarau panjang serta tidak adanya sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi lahan mereka menjadi faktor utama. Sehingga ratusan hektar lahan tidak bisa diselamatkan, apalagi daerah-daerah yang dinyatakan Puso saat ini rata-rata bersifat tadah hujan. Bahkan bantuan mesin air yang sudah didistribusikan ke para petani juga tidak bisa maksimal, karena tidak ada sumber mata air.
Adapun empat kecamatan tersebut yakni Taliwang, Seteluk, Brang Ene, dan Jereweh. Tentu pihaknya juga masih terus melakukan pendataan di lokasi lainnya untuk dibantu sebelum gagal panen. Karena pengaruhnya sangat besar bagi pemenuhan pangan daerah nantinya.
“Melihat kondisi alam yang terjadi saat ini luas lahan yang terancam mengalami gagal panen juga akan terus bertambah,” sebutnya.
Guna mengantisipasi kejadian yang sama di tahun-tahun yang akan datang saat ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar di APBD- Perubahan untuk pengadaan mesin air besar sebanyak 13 unit. Mesin air dengan kapasitas besar tersebut akan ditempatkan di beberapa lokasi kritis dengan sumber air yang memadai. Bahkan mesin ini nantinya akan bersifat statis di masing-masing lokasi yang sudah ditetapkan. Sehingga penanganan lahan kritis bisa semakin ditekan karena dampak bagi pemenuhan pangan di daerah akan sangat terasa nantinya. Tentu tidak hanya mesin, Pemerintah juga akan membantu para petani dengan minyak untuk operasional. Harapannya dengan pola demikian para petani semakin semangat menggarap lahan yang dimiliki sehingga pangan daerah bisa terpenuhi.
“Kami sudah usulkan di APBD-P untuk mesin tersebut dengan harapan bisa disetujui. Sehingga penanganan dampak kekeringan bisa semakin ditekan,” tutupnya.
