MATARAM – Dinas Sosial Provinsi NTB terus menyalurkan bantuan sosial non tunai (BSNT) bersyarat dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI di semua kabupaten/kota di wilayah setempat.
Dipastikan, bantuan tahap tiga tersebut telah masuk ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Padahal, wilayah NTB, kini tengah memberlakukan sejumlah pembatasan-pembatasan melalui program PPKM berbasis mikro
“Jadi, bantuan ini adalah tahap tiga sesuai termin yang diterima secara bergelombang dan berangsur. Yakni, per hari ini kami terima SP2D termin 1, sebanyak 92.179 dengan total bantuan mencapai Rp 61,6 miliar,” ujar Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik pada wartawan, Selasa (6/7).
Menurut Ahsanul, para PKH yang menerima dana bantuannya itu adalah mereka yang telah sama dengan NIK. Direncanakan, bantuan serupa akan dikirimkan Kemensos dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai terminnya.
Ia mendaku, pencairan bantuan tahap ketiga kali ini, dirasa sangat tepat. Mengingat, dalam masa PPKM bantuan ini menjadi sangat bermanfaat.
“Para penerima manfaat, dapat mencarikan bantuan PKH pada lembaga penyalur Himpunan Bank Negara (Himbara) terdekat sesuai ketentuan. Selanjutnya, penerima manfaat dapat melaporkan bukti penerimaan bantuan kepada Pendamping PKH,” jelas Ahsanul.
Lantaran, masih dalam situasi pandemi Covid-19, Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur mengingatkan penerima PKH , agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya.
Dipastikan, saat pencairan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.
“Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, dan jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan,” kata Ahsanul.
Ia menjelaskan, program PKH Program Keluarga Harapan adalah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga yang kurang mampu yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.
Tujuan PKH, lanjut Ahsanul, tidak lain meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (kesos). Selain itu, PKH juga akan bisa mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan.
“Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Mengurangi kemiskinan dan inklusi keuangan,” ucap dia.
Ahsanul mengajak, semua pihak untuk menyukseskan program perbaikan DTKS. Termasuk di Provinsi NTB. Hal ini dipicu sumber bansos yang diberikan pada masyarakat adalah merujuk pada DTKS.
Sain itu, kata dia, pihaknya berharap agar keluarga penerima manfaat, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, media, LSM dan aparat kemananan dapat mengawal dan mengawasi secara bersama penyaluran dana tersebut.
“Sekali lagi, upaya kami ini adalah untuk transparasi dan kemaslahatan bersama. Dan, bila ada kendala kendala yang muncul, agar bisa koordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota dan Sekretariat PKH terdekat,” tandas Ahsanul Khalik.(red)