SUMBAWA BARAT – DPRD KSB akhirnya menyetujui nota keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD KSB tahun 2021 menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (14/9) kemarin.
Sidang pembahasan terkait perubahan KU-PPAS dan Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2021 cukup panjang prosesnya, pasalnya tidak semua yang diusulkan dan direncanakan pihak eksekutif mendapat pandangan yang sama dari Fraksi dan Anggota Banggar di DPRD.
“Agenda sidang paripurna hari ini, adalah Rapat Paripurna ke 26 masa sidang 1 Tahun 2021,” kata Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar kepada wartawan usai sidang paripurna.
Dikatakan Ketua DPRD KSB, kalau agenda sidang adalah mendengarkan penyampaian pendapat akhir Bupati Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Persetujuan Penetapan Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.
“Paripurna ini menjadi pamungkas dari serangkaian Paripurna dan Rapat-rapat pembahasan terkait perubahan KU-PPAS dan Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2021 sejak tanggal 13 Agustus hingga saat ini,” terang politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin, MM memberikan tanggapan dan jawaban atas tiap-tiap catatan Kritis dan Rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran DPRD pada Paripurna ke 26 kemarin.
Menurut Bupati, kalau pihaknya sangat mengapresiasi masukan dan rekomendasi, baik dari Badan Anggaran maupun Fraksi-fraksi di DPRD terkait penetapan proyeksi SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.
“Masukan dan pandangan Kritis panitia anggaran DPRD sangat kita apresiasi, kedepan kami insya allah akan lebih cermat dan terukur sehingga pada saat perubahan APBD tidak terlalu banyak penyesuaian,”ungkap Bupati.
Untuk itu Bupati KSB HW Musyafirin, menyatakan menerima dengan baik semua saran, masukan dan Rekomendasi Banggar DPRD
“Saran dan masukan dari Badan Anggaran DPRD KSB sangat berharga bagi kami, untuk lebih cermat dan terukur dalam Prencanaan Anggaran Belanja Daerah,”ujar Bupati.(red)